Ganjar Sukses Buat Laju Ekonomi Jateng Berada Di Atas Nasional Berdasarkan Data BPS Terbaru

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo berhasil membuat pertumbuhan ekonomi Jateng berada di atas nasional. Hal itu terlihat dari data Badan Pusat Statistik Jateng yang dirilis pada 17 Juli 2023.

Kepala BPS Jateng Dadang Hardiwan menuturkan pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan 1 2023 secara q-to-q sebesar 1,55 persen. Dia berkata angka ini memang lebih kecil bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara q-to-q pada triwulan 1 tahun 2022 yang mencapai 1,74 persen.

Namun, Dadang berkata persentase itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar minus 0,92 persen.

Terkait hal itu, Dadang berkata jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi untuk tahun ke tahun pada 2023, Jawa Tengah mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen, sedikit lebih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi year on year pada 2022 yang mencapai 5,12 persen.

"Namun kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,03 persen, Jawa Tengah ini tercatat masih sedikit lebih tinggi," ujar Dadang dalam keterangan resmi.

BPS Jateng juga mencatat bahwa program penanggulangan kemiskinan pemerintahan Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 10,77 persen (turun 0,16 persen dibanding Maret 2022).

Penurunan ini tidak secepat yang diharapkan karena meningkatnya garis kemiskinan menjadi 477.580 (2,73 persen) yang disebabkan kenaikan rata-rata harga pangan.

Namun demikian Indeks kedalaman dan Indeks Keparahan kemiskinan mampu ditekan dengan berhasilnya program-program intervensi kemiskinan. Ini akan mempercepat penurunan kemiskinan selanjutnya.

Kemudian, ketimpangan pengeluaran penduduk atau gini ratio bulan Maret 2023 (0,369) belum optimal, sedikit melebar dibanding Sept 2022 (0,366).

Namun, pedesaan mampu menekan ketimpangan pengeluaran (gini ratio) dengan pengaruh program bantuan keuangan ke desa. Sehingga, gini ratio perkotaan perlu mendapat perhatian selanjutnya.