Luhut Teken MoU Penerapan Harga Karbon IA on UK-PACT

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia dan Inggris menyadari pentingnya kemitraan untuk mengatasi tantangan global terkait perubahan iklim. Karenanya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama dengan Kedutaan Besar Inggris Jakarta menandatangani Pengaturan Pelaksanaan Program Penetapan Harga Karbon UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (IA on UK-PACT) di Jakarta, Senin (24/07/2023).

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, banyak strategi dan tools yang dapat digunakan dalam memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk di dalamnya carbon pricing.

Baca Juga: Kolaborasi PLN Icon Plus dengan SUN Energy Dorong Adopsi Energi Surya Wujudkan Dekarbonisasi

"Berbagai negara telah mengadopsi dan menerapkan tools ini untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon," ujarnya.

Pemerintah Indonesia telah memulai landasan carbon pricing dengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Sub Bidang Pembangkit Listrik.

Sementara itu, instrumen pelengkap lainnya seperti Peta Jalan Penetapan Harga Karbon Sektoral, regulasi Pertukaran Karbon, regulasi Perdagangan Karbon Internasional, dan Inventarisasi Pengurangan Emisi GRK Online, secara bersamaan sedang dikembangkan.

"Kami berencana meluncurkan perdagangan karbon pada bulan September 2023, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada tahun 2060 atau lebih cepat," ujarnya.

Menko Luhut pun menegaskan bahwa hanya entitas yang beroperasi di Indonesia yang diizinkan untuk berdagang di bursa. Skemanya mirip dengan perdagangan saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi kegiatan di bursa karbon.

"Mitigasi perubahan iklim Indonesia membutuhkan pengendalian emisi karbon yang dapat didukung oleh perdagangan karbon dan perpajakan. Program Kemitraan UK-PACT ini akan mempercepat penyusunan roadmap carbon pricing sektor pertanian, industri, dan transportasi dengan standar internasional," ungkapnya.

Indonesia memiliki potensi besar kapasitas penyimpanan CO2 berdasarkan beberapa studi, antara 10 Gt sampai 400 Gt di reservoir minyak dan gas dan aquifer salin. Penerapan Carbon Capture Storage (CCS) bisa menjadi strategi jangka pendek yang penting dalam mengurangi emisi sektor minyak dan gas. Pengembangan Metode CCS dengan kegiatan validasi dan verifikasi, dapat disusun melalui proyek percontohan.

"Seperti yang kami lakukan untuk mangrove di Kalimantan Utara. Kami sedang mengembangkan proyek percontohan Karbon Biru yang menghasilkan 59,6 juta ton yang siap untuk dikreditkan," jelasnya.