Program BBM Satu Harga, Akankah Berdampak untuk Masyarakat Daerah 3T?

Program BBM Satu Harga di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di seluruh Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat di daerah 3T dapat menikmati harga BBM yang sama dengan di Pulau Jawa, sekaligus mendukung perekonomian masyarakat agar semakin menggeliat.

Anggota Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra, dalam Seminar Umum Kebijakan Hilir Migas di Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Senin (24/7/2023), menyampaikan transportasi air berupa kapal, dan motor sebagai alat transportasi darat merupakan salah satu urat nadi masyarakat di wilayah 3T, termasuk di Sungai Guntung. Karena itu, jaminan pasokan BBM sangat diperlukan. 

Baca Juga: Arifin Tasrif: Transisi Energi Persulit Investasi Industri Migas

"Transportasi air menjadi urat nadi masyarakat di Sungai Guntung. Sedangkan untuk transportasi darat utamanya adalah motor. Kita wajib bersyukur bahwa akses tersebut masih ada dan masih dinikmati. Tugas BPH Migas salah satunya adalah mendukung ketersediaan BBM agar kegiatan masyarakat bisa terjamin," papar Yapit dalam keterangannya, Senin (24/7/2022).

Dijelaskan Yapit, badan usaha mendistribusikan BBM dari ujung Sumatra hingga Papua, agar masyarakat di daerah 3T dapat menikmati harga BBM yang sama dengan di Pulau Jawa. Hal ini diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat.

"Melalui ketersediaan BBM di daerah 3T dengan harga yang sama dengan wilayah lainnya, diharapkan ekonomi daerah dapat berjalan. Taraf hidup masyarakat yang meningkat ini juga tentunya juga dinikmati pemerintah daerah karena ada pajak yang kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan," papar Yapit.

Untuk mendukung ketersediaan BBM di wilayah Sungai Guntung, rencananya akan dibangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). BPH Migas mengharapkan pembangunan fasilitas ini berjalan lancar dan dapat dinikmati oleh masyarakat setempat.

"Semoga pembangunan SPBUN berjalan lancar dan kami juga mengharapkan dukungan masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan BPH Migas, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Yapit.

Sebagai informasi, berdasarkan Roadmap Pembangunan Penyalur BBM Satu Harga, sampai dengan akhir tahun 2024 ditargetkan terbangun 583 penyalur BBM Satu Harga. Untuk tahun 2023 sendiri, ditargetkan dapat terbangun 89 lembaga penyalur BBM Satu Harga, dan di tahun 2024 mendatang sebanyak 71 penyalur.

Baca Juga: Menteri ESDM: Migas Masih Mainkan Peran Penting dalam Masa Transisi Energi

Sementara dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Abdul Wahid, menyampaikan dukungannya terhadap program-program yang dilaksanakan BPH Migas selama ini.

Menurutnya, BPH Migas merupakan lembaga yang menjembatani kepentingan antara masyarakat, badan usaha, dan Pemerintah agar berjalan dengan baik. 

"Dunia usaha menjalankan kegiatan usahanya, Pemerintah mengatur regulasinya, serta masyarakat menjadi bagian pihak yang menikmati BBM," katanya.