Kemenkominfo: Penyuluh Informasi Publik Ujung Tombak Penyebaran Program Pemerintah

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Usman Kansong, menyatakan keberadaan Penyuluh Informasi Publik (PIP) telah membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi program dan isu strategis ke masyarakat yang masih memerlukan bentuk-bentuk komunikasi tatap muka. Oleh karena itu, PIP menjadi ujung tombak penyebaran informasi publik ke seluruh pelosok negeri.

"PIP telah berkontribusi mewujudkan penyebaran informasi ke pelosok negeri. Sejak tahun 2017, hingga saat ini saya akui bahwa PIP masih menjadi salah satu ujung tombak pelaksanaan komunikasi publik di wilayah yang relatif sulit untuk secara rutin dan berkesinambungan dijangkau," tutur Usman, dalam Pembukaan Bimbingan Teknis PIP dengan tema "Peningkatan Wawasan Program dan Kebijakan Pemerintah untuk Diseminasi Informasi Publik" di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (26/7/2023). 

Baca Juga: Percepat Hilirisasi Teknologi Digital, Menkominfo Budi Minta Kolaborasi dari Semua Sektor

Menurut Usman Kansong, secara berkala, Kemenkominfo memberikan bekal informasi yang dapat menjadi bahan bagi PIP. Sebelumnya, bimbingan teknis mengangkat tema Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024. Selanjutnya, informasi itu sudah mulai didiseminasikan PIP di seluruh Indonesia. 

"Kali ini diangkat program lainnya yang sama pentingnya untuk diketahui dan dipahami dengan baik oleh masyarakat di wilayah yang menjadi target penyuluhan. Mengenai literasi keuangan dan bagaimana masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya memahami bentuk-bentuk investasi atau pinjaman yang produktif," jelasnya.

Dirjen IKP Kemenkominfo menilai informasi atau cara untuk mengenali penawaran investasi yang tidak masuk akal hingga perlu diwaspadai juga perlu diketahui masyarakat.

"Mengingat maraknya kasus pinjaman online ilegal. Masyarakat perlu dibekali dengan wawasan tersebut agar dapat terhindar dari jerat investasi bodong yang meresahkan," tandasnyanya. 

Usman menyatakan, materi lain yang tidak kalah penting, adalah isu mengenai praktik perdagangan orang yang kerap terjadi atau menimpa masyarakat di daerah pelosok, khususnya anak dan perempuan. 

"Hal ini berdasarkan angka yang dirilis oleh KPPPA menunjukkan bahwa jumlah laporan TPPO sejak 2017 hingga Oktober 2022, korbannya adalah anak-anak sebesar 50,97% dan perempuan sebesar 46,14%, baru sisanya adalah laki-laki," jelasnya. 

Baca Juga: Menkominfo Budi Arie: Kami Ada di Pihak Media

Berkaitan dengan kasus TPPO, Dirjen IKP Kemenkominfo juga menyontohkan sederet modus dan penyebab peningkatan pidana perdagangan orang di Indonesia, bahkan di dunia. Oleh karena itu, Kemenkominfo hadir di tengah masyarakat untuk diberikan wawasan terkait apa saja modus yang biasa dilakukan. 

"Tujuannya agar dapat mewaspadai dan terhindar dari dampak kejahatan tersebut. Melalui bimtek ini, dengan meningkatnya literasi masyarakat terkait harapannya kita dapat menekan angka korban TPPO dan korban penipuan investasi ilegal," tandasnya.