Pasar Industri Kecantikan Indonesia Luar Biasa Besar, Thailand dan Indonesia Lakukan Kolaborasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Industri kecantikan dan produk kosmetik di Thailand telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa di antara negara-negara Asia Tenggara. Bahkan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda, sektor ini mampu bertahan dan bahkan mengalami peningkatan signifikan. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, di mana industri kecantikan tumbuh pesat ketika banyak sektor bisnis lainnya mengalami penurunan. Produk kosmetik dan perawatan pribadi dan kini menjadi fokus banyak pengusaha yang melihat peluang dalam bisnis yang menjanjikan ini.

Mengakui potensi pertumbuhan yang saling menguntungkan, kedua negara memandang peluang kolaborasi dan kerja sama di bidang industri kecantikan. Upaya ini diwujudkan melalui ajang “Thailand Cosmetics & Personal Care Business Matching” yang diselenggarakan di Jakarta, 25 Jul 2023.

Direktur Thai Trade Center Jakarta, Hataichanok Sivara, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting untuk membantu eksportir Thailand memasuki pasar Indonesia. Selain itu, acara ini juga menjadi kesempatan emas untuk memahami lebih dalam tentang pasar Indonesia, termasuk persyaratan sertifikasi halal.

Sivara menekankan bahwa produk-produk kosmetik dan perawatan pribadi dari Thailand memiliki peluang besar di pasar Indonesia. Indonesia merupakan pasar yang potensial, apalagi sejumalah produk dan brand-brand asing sudah banyak yang masuk ke negeri ini, sebutlah dari Unilever, P & G, dan lain-lain. 

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Gacor, Buka Peluang Kerjasama Thailand dan Indonesia di Sektor Kosmetik dan Perawatan

Ia mengamini bahwa masyarakat Indonesia selalu mencari sesuatu yang unik dan berbeda, dan dengan adanya sertifikasi halal, produk-produk asal Thailand dapat menarik perhatian konsumen di Indonesia.

“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membantu para eksportir Thailand menemui importir di Indonesia sehingga mereka dapat sukses memasuki dan memperluas pangsa pasar di negara ini. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, seminar tersebut melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas mengedukasi perusahaan-perusahaan Thailand, terutama yang bergerak di bidang kosmetik dan perawatan pribadi, agar lebih memahami kebutuhan pasar di Indonesia,” ujar Hataichanok, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (1/8/2023). 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI Dwiana Andayani mengemukakan, untuk melindungi kepentingan konsumen terkait dengan produk-produk kosmetik, maka pemerintah mengharuskan industri dan importir melakukan proses notifikasi. 

“Maka terhitung mulai 1 Januari 2011 sejak diterapkannya harmonisasi di negara-negara ASEAN, saat itulah mulai berlakunya proses notifikasi untuk produk-produk kosmetik. Artinya perusahaan bertanggung jawab menghasilkan produk-produk kosmetik yang diyakini memenuhi standar keamanan (safety), memenuhi kualitas mutu produk, menghasilkan keuntungan (benefit), dan memenuhi ketentuan label,” paparnya. 

Ditambahkan Dwiana bahwa notifikasi tersebut diimplementasikan dalam bentuk keluarnya izin edar yang berlaku selama 3 tahun. Jika tidak ada perubahan dalam isi produknya, maka izin edar tersebut dapat diperbarui. 

Sejalan dengan berkembangnya pasar kosmetika di Indonesia, maka jumlah produk yang dinotifikasi ke BPOM selalu bertambah. Jika di tahun 2021 notifikasinya mencapai 96.611 produk maka di tahun 2022 meningkat menjadi 98.310 produk. Selama tahun 2023 hingga bulan Juni 2023 notifikasi sudah mencapai 51.390.

Baca Juga: Ketua ASEAN-BAC Minta RI Contoh Thailand Beri Jalan Mulus Bagi Investor Asing

Adapun notifkasi untuk produk kosmetika Thailand yang berasal dari 78 industri di Thailand dan 72 importirnya di Indonesia juga sudah mencapai 3.186 notifkasi produk di BPOM. 

Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Fertiana Santy menyatakan, dalam pertemuan G20 beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo mengemukakan, pada 2024 Indonesia berpotensi menjadi global hub bagi produk-produk halal, mengingat besarnya dukungan ekosistem dan industri yang menjadi mesin penggerak bangkitnya ekonomi nasional menuju Indonesia maju. 

Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Perindustrian memperkirakan potensi nilai dari produk-produk halal  beserta peluang pasar dan kegiatan ekonominya akan mencapai US$303 miliar di tahun 2022. Saat ini konsumsi masyarakat Muslim terhadap produk-produk halal sendiri mencapai 3,1 persen menjadi US$2,3 triliun nantinya sampai tahun 2024. 

Melihat potensi konsumsi produk-produk halal yang cukup besar, isu halal dapat menjadi hambatan teknis di bidang perdagangan, sehingga untuk itu pemerintah juga menggalang berbagai kerjasama untuk me-rebranding Halal Indonesia dengan berbagai lembaga kerjasama antara negara baik di dalam dan di luar negeri, sehingga pandangan atau oritentasinya menjadi “Halal Itu Baik (MyHalalMyBaik)“.

Maka Pemerintah menetapkan berlakunya sertifikasi halal sebagai kewajiban untuk sejumlah produk secara bertahap berdasarkan penjadwalan yang sudah ditetapkan. Antara lain untuk produk kosmetik diharapkan dapat berlaku pada 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2026.