Kunci Hadapi Masalah Pertambangan dan Ekspor Ilegal Hanya di Jokowi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Upaya pemerintah untuk dapat melakukan hilirisasi daripada produk pertambangan mendapat beberapa ganjalan baik dari eksport produk ilegal sampai dengan pertambangan ilegal. 

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, untuk dapat melancarkan niat pemerintah untuk melakukan hilirisasi kuncinya ada di Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Menurut saya satu-satunya yang bisa mengatasi penegakan hukum dalam hal ilegal tadi apakah ilegal production maupun ekspor ilegal, itu kuncinya di jokowi," ujar Fahmy saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Sabtu (12/8/2023). 

Fahmy mengatakan bahwa, hilirisasi dapat berjalan bila Jokowi memiliki komitmen dan kemauan keras untuk dapat memberantas pihak-pihak yang menghalangi program hilirisasi. 

"Kalau jokowi punya komitmen dan kemauan yang keras untuk memberantasnya itu pasti bisa, jokowi tinggal perintahkan untuk memberantasnya nanti mahfud tinggal mempolaki lalu kpk dan kejaksaan akan melanjutkan, tanpa itu akan sulit," ujarnya. 

Menurutnya, hal yang sama bisa dilakukan seperti pembubaran Petral yang dahulu diduga menjadi sarang dari mafia minyak dan gas (migas) guna memberantas mafia mineral dan batubara (Minerba). 

Pada saat itu, Jokowi mengendorse semua pihak untuk dapat membubarkan Petral yang diyakini berisi mafia-mafia migas. 

"Saya kira saat ini jokowi kalau ingin program hilirisasi selamat maka lakukan penegakan hukum dari mulut jokowi," ucapnya. 

Lanjutnya, hal itu perlu dilakukan karena mafia yang terdapat di sektor tersebut dapat dikatakan sangatlah kuat karena berisikan pengusaha, pejabat pengambil keputusan dan juga aparat penegak hukum. 

"Kaena mafia tadi sudah sangat kuat, tadi saya katakan ada pengusaha, pejabat pengambil keputusan, saya kira dirjen itu bukan hanya dirjen saja tapi ada kemungkinan menterinya, menkonya ini kan belajar dari minyak goreng begitu, menterinya, menkonya tapi sampai sekarang masih lolos, belum aparat yang membackup, jadi yang bisa ngatasi ini ya jokowi," tutupnya.