Khawatir Pemilu Ditunda karena Bencana, Bamsoet Minta MPR Kembali Dijadikan Lembaga Tertinggi Negara

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengaku khawatir dengan kemungkinan terjadinya hal di luar dugaan yang berdampak pada mundurnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, kata Bamsoet, kejadian semacam bencana alam, peperangan, pemberontakan, hingga pandemi, tidak dapat diatasi dengan segera. Menurutnya, kondisi tersebut akan memicu kosongnya kekuasaan di Indonesia.

Baca Juga: Airlangga Digoyang dari Kursi Ketum Golkar, Jokowi: Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Bamsoet...

"Maka secara hukum, tentunya tidak ada Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagai produk Pemilu," kata Bamsoet, dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Dalam hal ini, Bamsoet mengatakan mesti ada lembaga negara yang mengatur situasi genting kosongnya kekuasaan tersebut. Dia sendiri menilai MPR memiliki wewenang untuk untuk menetapkan pengaturan guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar.

"Masalah-masalah seperti di atas belum ada jalan keluar konstitusionalnya setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari kita semua sebagai warga bangsa," jelasnya.

Baca Juga: Posisi Airlangga sebagai Capres dan Ketua Umum Partai Golkar Terancam, Bamsoet: Saya Senada...

Bamsoet pun meminta, MPR mesti dikembalikan sebagai lembaga negara tertinggi sebagaimana yang disampaikan Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri, beberapa waktu lalu.

"Idealnya memang, MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri saat Hari Jadi ke-58 Lemhannas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu," tandasnya.