Pakar: Hilirisasi Nikel Dipilih untuk Kepentingan Politis Jelang Pemilu & Pilpres 2024

Prof Didin S Damanhuri, Guru Besar IPB & Universitas Paramadina, menyampaikan, keputusan Pemerintah Indonesia untuk fokus pada hilirisasi nikel sebagai bagian dari strategi ekonomi memiliki kaitan erat dengan faktor politik yang melibatkan partai politik dan pemilihan umum. Hilirisasi nikel bukan hanya pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi politik yang signifikan.

"Lebih kuat lagi kita tahu bahwa posisi China di Indonesia ini makin dimudahkan karena banyak proxy dalam perspektif bisnis maupun proxy pada akhirnya juga banyak pejabat kita yang lebih heavy (welcoming) terhadap keberadaan China ini,” ujarnya dalam wawancara eksklusif di program Zoominari Kebijakan Publik bertema Hilirisasi, Untungkan Siapa? yang digelar Narasi Institute, yang dikutip pada Selasa (22/8/2023).

Menurut Didin, para pemimpin partai politik, terutama menjelang Pemilu dan Pilpres 2024, memiliki kebutuhan akan dana yang besar untuk membiayai kampanye dan kegiatan politik mereka. Oleh karena itu, hilirisasi nikel, yang diharapkan mampu menghasilkan pendapatan yang besar, menjadi alternatif menarik untuk memenuhi kebutuhan dana ini.

Baca Juga: Jangan Cuma Mineral Mentah, Hilirisasi Sektor-sektor Ini Bisa Untungkan Indonesia

Didin mengatakan, “pertanyaannya mengapa nikel sangat menonjol untuk hilirisasi pemerintahan Jokowi ini? Itu karena proyek nikel dengan saingan pabrik-pabrik mobil listrik di dunia, di mana China bisa membantu untuk kepentingan politik Jokowi karena kita tahu partai-partai dalam rangka Pemilu 2024, Pilpres maupun Pilkada serentak itu butuh dana yang sangat besar.”

Faktor politik ini juga tercermin dalam rivalitas antar-menko yang melaporkan kasus ekspor ilegal nikel kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindakan ini dapat dipahami sebagai usaha para pemimpin politik untuk mencari dukungan publik dan mendapatkan manfaat politik dari isu tersebut.

Selain itu, keputusan fokus pada hilirisasi nikel juga terkait dengan kepentingan ekonomi para elit politik yang memiliki keterlibatan dalam bisnis dan ingin memperoleh keuntungan dari sektor tersebut.

Mengapa nikel menjadi pilihan, sedangkan komoditas lain seperti garam, ikan, dan lain-lain tidak? Secara tegas Didin mengatakan, “mengapa tidak dipilih? Karena uangnya kecil untuk kepentingan para elit politik pemburu rente."

Namun, perlu dicatat bahwa pilihan fokus pada hilirisasi nikel ini memiliki risiko yang perlu diakui. Hilirisasi yang terpusat pada nikel, sementara menghasilkan pendapatan yang signifikan, belum tentu memberikan manfaat jangka panjang bagi rakyat Indonesia.

"Oleh karena itu, dalam menghadapi pilihan strategi ekonomi, perlu adanya keseimbangan antara kepentingan politik jangka pendek dan manfaat jangka panjang bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," bebernya.

Kasus Ekspor Nikel Ilegal karena Indonesia Gagal dalam Kelola Industri Dalam Negeri