Pakar: Hilirisasi Nikel Dipilih untuk Kepentingan Politis Jelang Pemilu & Pilpres 2024

Kasus ekspor nikel ilegal membuktikan kegagalan Indonesia dalam mengelola industri dalam negeri dan menyerap nikel untuk kepentingan industri nasional. Meskipun Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, sebagian besar nikel hasil tambang diekspor secara mentah tanpa mengalami proses pengolahan di dalam negeri.

"Hal ini terjadi karena kurangnya infrastruktur, investasi, dan pengembangan industri hilirisasi yang memadai," ungkap Didin.

Didin berpendapat bahwa, “sebenarnya kalau mau telusuri lebih dalam mengapa terjadi ekspor ilegal itu konsekuensi karena nikel ini sebagai satu pilihan realistis yang sangat menonjol dibanding pemerintah karena bagi para pebisnis yang merangkap jadi pejabat tinggi maupun pemimpin Indonesia untuk hilirisasi produk nikel menjadi produk antara."

"Tapi kemudian ketika terjadi smelter sudah berjalan itu tidak laku untuk dijual oleh industri dalam negeri, akhirnya diekspor ke China, itu kelemahan Indonesia. Sehingga ekspor ilegal ini menjadi konsekuensi karena tidak siapnya Indonesia di dalam membangun satu struktur pohon industri berbasis nikel, satu konsekuensi logis dari ketidaksiapan Indonesia, belum lagi hal yang lebih detail berdasarkan laporan-laporan dari lapangan pertambangan nikel.”

Kegagalan ini memiliki dampak serius terhadap perekonomian dan penciptaan nilai tambah di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya nikel yang melimpah, kurangnya kemampuan untuk mengolah nikel menjadi produk bernilai tambah menyebabkan sebagian besar manfaat ekonomi dari nikel justru dinikmati oleh negara lain, terutama China.

Baca Juga: Ribut-Ribut Hilirisasi Nikel, Dongkrak Ekonomi Indonesia atau China?