Pos Indonesia Mulai Distribusikan Bantuan Pangan Beras Tahap Dua untuk 12 Provinsi di Indonesia

Pos Indonesia mulai mendistribusikan bantuan pangan beras program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap dua kepada 8.522.468 keluarga penerima manfaat (KPM) di 12 provinsi di Indonesia. Pendistribusian tersebut seiring mulai dilakukannya penyaluran CPP tahap dua secara nasional mulai 11 September 2023.

Pendistribusian CPP beras dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor dan Gudang Bulog Kelapa Gading. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Bulog Budi Waseso, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, serta direksi dan jajaran pelaksana program. 

Distribusi bantuan pangan oleh Pos Indonesia dilakukan, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten serta ke sembilan provinsi lainnya secara bertahap. Di DKI Jakarta, sebanyak 304.040 KPM akan menerima sekitar 3.040 ton beras, Jawa Barat 44.277 ton, dan Banten 6.599 ton. 

Baca Juga: Cek Langsung Stok Beras, Erick Thohir: Distribusinya Pasti Lancar dan Tepat Sasaran!

Menurut Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, untuk CPP beras tahap dua, Pos Indonesia mendapatkan penugasan melakukan pendistribusian ke-12 provinsi di Indonesia. Ke-12 provinsi tersebut adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Maluku, Maluku Utara, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah. 

“PT Pos Indonesia mendapat penugasan mendistribusikan kepada 8.522.468 KPM atau sekitar 40% dari alokasi nasional untuk program cadangan pangan pemerintah beras tahap dua ini,” kata Faizal dalam keterangan resminya, Selasa (12/9/2023).

Menurutnya, untuk tahap dua, Pos Indonesia menyalurkan tujuh lot di 12 provinsi dengan rencana distribusi September, Oktober hingga November 2023. Setiap KPM akan menerima beras sebanyak 10 kg setiap bulannya.

Pendistribusian beras ini, lanjut Faizal, akan menggunakan empat pola, yaitu melalui Kantor Pos, komunitas, kolektif, dan pola komulatif. Namun, pola kolektif dan komulatif hanya dilakukan untuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Pos Indonesia akan memastikan penyaluran beras ini diterima oleh KPM sebagaimana daftar yang diberikan oleh Bapanas. Penerima akan dipastikan adalah yang berhak, berdasarkan nama dan alamat yang tertera. Pos Indonesia akan melakukan pengecekan agar tepat sasaran.

“Penerima beras ini harus membawa dan menunjukan e-KTP atau KK dan Surat Pemberitahuan (SP) sebagai penerima bantuan. Nanti, pegawai Pos akan melakukan verifikasi syarat administrasi penyerahan CPP yang dibawa oleh penerima bantuan untuk diverifikasi datanya,” jelasnya.