Pengamat Dukung Arahan Bahlil Dorong Pertamina Gandeng Swasta Demi Capai Target 1 Juta Barel Minyak

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyoroti kondisi di mana industri hulu minyak dan gas (migas) di Tanah Air yang belum berjalan optimal. Atas kondisi ini, ia berharap BUMN bisa berkolaborasi bersama swasta.

Menurutnya, Pertamina memiliki kinerja yang bagus. Namun ia mengingatkan, jangan sampai beban yang ditanggungnya terlalu banyak. Alangkah lebih baiknya bila swasta bisa turut ikut serta menggarap sejumlah sumur minyak yang dikuasai Pertamina untuk membantu agar produksinya bisa lebih optimal.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kiki Rizki Yoctavian menilai arahan Bahlil soal peningkatan produksi industri hulu minyak dan gas (migas) di tanah air berlum berjalan optimal sangat sejalan dengan semangat pemerintah untuk terus meningkatkan produksi.

Menurutnya, arahan Menteri Bahlil agar peningkatan produksi yang saat ini rata-datanya mencapai 600 ribu barel per hari perlu ditingkatkan lagi agar bisa seimbang dengan target APBN adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta nasional. 

“Bahkan, Pertamina pernah menjalin kerjasama dengan Adaro dalam pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan pemanfaatan penyimpanan BBM,” kata Rizky kepada wartawan, Jumat (22/9).

Diketahui, saat ini produksi minyak Indonesia rata-ratanya mencapai 600 ribu barel per hari, masih di bawah target APBN. Pemerintah RI sendiri menargetkan pada 2030 mendatang produksi minyak RI bisa tembus 1 juta barel per hari.

Dikatakan Rizky, kolaborasi antara Pertamina dan swasta nasional memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan produksi industri minyak dan gas. Dia mengungkapkan bahwa salah satu langkah yang dapat diambil adalah bekerjasama dalam mengelola sumur minyak lepas pantai dan sumur minyak yang belum dikelola sepenuhnya.

"Saya menyarankan untuk tidak melepaskan sumur secara penuh kepada swasta nasional, tetapi lebih ke arah kerja sama operasional dalam eksplorasi saja untuk meningkatkan produksi. Pengelolaan sumur minyak baru, termasuk lelang blok migas, seharusnya lebih mengutamakan swasta nasional ketimbang swasta internasional,” ucapnya.

Rizky juga mencatat bahwa kinerja Pertamina dalam mengelola hampir 3.000 sumur sangat membebani ongkos produksi dan operasional, sementara produksi masih belum memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, kolaborasi dengan swasta nasional menjadi semakin penting untuk meningkatkan produksi.

“Seingat saya presiden juga pernah memberikan arahan untuk melakukan kegiatan eksplorasi untuk menaikan produksi. Ini tentunya akan membantu kinerja Pertamina dalam meningkatkan produksi minyak dan gas disamping relaksasi beban keuangan Pertamina,” ungkapnya.

Target APBN 2023 untuk produksi minyak nasional adalah 660 ribu barel per hari, namun pada semester pertama 2023, Pertamina baru mencapai 615,5 ribu barel per hari atau 93% dari target dalam APBN 2023. Sebagai respons, pemerintah telah menurunkan target lifting minyak menjadi 625 ribu barel per hari dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

“Ada hal yang mungkin bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik melalui bekerja sama dengan BUMD maupun swasta lokal yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumur minyak rakyat yang mungkin dikatakan ilegal. Data dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM pernah mengungkapkan, ada 4.500 sumur ilegal yang ditemukan, pemerintah berpotensi kehilangan minyak sebanyak 2.500 - 10.000 barel minyak per hari (bph),” jelasnya.

Rizky juga menggarisbawahi potensi pengelolaan dan pemanfaatan sumur minyak rakyat yang mungkin dikategorikan sebagai ilegal. Data dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pernah mengungkapkan bahwa ada 4.500 sumur ilegal yang ditemukan, yang dapat menyebabkan kehilangan minyak sebanyak 2.500 - 10.000 barel per hari.

"Jika sumur-sumur ini dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh Pertamina, itu dapat membantu meningkatkan produksi minyak. Negara harus hadir dalam mengeluarkan regulasi-regulasi untuk mengatur sumur-sumur yang dikelola oleh masyarakat agar menjadi legal," papar Rizky.

Dengan demikian, kerjasama antara Pertamina dan swasta nasional diharapkan akan membantu Indonesia mencapai target produksi minyak nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Selain itu, ini juga dianggap dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan untuk masyarakat setempat.

“Tentunya Negara harus hadir dalam menerbitkan regulasi-regulasi untuk mengatur sumur-sumur yang dikelola rakyat menjadi legal. Disamping aksi koorporasi ini juga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di tingkat lokal, membuka lowongan kerja serta menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah,” tutupnya.