Optimalkan Bursa Karbon, MUTU Ajak Pengusaha Lakukan Sertifikasi Emisi Karbon di Indonesia

Untuk itu, Irham pun mengajak industri dan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi emisi karbon di MUTU agar memperoleh keuntungan dengan adanya Bursa Karbon Indonesia. “Dengan mendapatkan sertifikasi, para pelaku usaha bisa mendapatkan manfaat dari Bursa Karbon ini,” ujarnya.

Bursa Karbon Indonesia diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa, 26 September 2023. Bursa karbon dibuat sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam melawan perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha atau perusahaan.

Baca Juga: KLHK Bakal Perketat Baku Mutu Emisi Sektor Transportasi dan Industri

Bursa karbon dirancang untuk memfasilitasi perdagangan sertifikat kredit karbon yang diterbitkan untuk proyek atau kegiatan dalam rangka mengurangi emisi GRK.

Menurut Jokowi, hasil perdagangan karbon akan diinvestasikan ulang pada upaya menjaga lingkungan khususnya pengurangan emisi karbon. Jokowi optimis, Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia dengan tetap konsisten membangun dan menjaga ekosistem karbon di dalam negeri.

“Terima kasih kepada OJK, BEI, dan semua yang terkait atas peluncuran Bursa Karbon pertama di Indonesia ini," kata Jokowi dalam peluncuran Bursa Karbon di Gedung BEI Jakarta.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar  mengatakan, Bursa Karbon merupakan momentum bersejarah dalam mendukung upaya Pemerintah mengejar target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai ratifikasi Paris Agreement.

“Bursa karbon Indonesia akan menjadi salah satu bursa karbon besar dan terpenting di dunia karena volume maupun keragaman unit karbon yang diperdagangkan dan kontribusinya kepada pengurangan emisi karbon nasional maupun dunia. Hari ini kita memulai sejarah dan awal era baru itu," kata Mahendra.

Baca Juga: MUTU Pelajari China, Siap Dongkrak Komitmen Guna Perkuat Layanan GHG

Diketahui, Indonesia mempunyai target untuk menurunkan GRK sebesar 31,89 persen tanpa syarat dan bantuan internasional, atau sebesar 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030.