Tok! Sri Mulyani Dapat Restu DPR Suntik 16 BUMN Puluhan Triliun hingga 2024

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendapatkan persetujuan Komisi XI terkait pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

"Terima kasih atas pembahasan PMN untuk Tunai dan Non-Tunai tahun anggaran 2023 dan untuk tiga BUMN di tahun 2024. Semoga pembahasan dan persetujuan dari komisi XI ini akan memperkuat BUMN kita, terutama yang menjalankan berbagai tugas nasional," tutur Sri Mulyani dalam Rapat Kerja DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin (2/10/2023).

Ada pun daftar BUMN dan rincian besaran PMN yang diterima, antara lain sebagai berikut:

Baca Juga: Pulang dari Mesir, Sri Mulyani Bawa Oleh-oleh US$870 untuk Transisi Energi RI

PMN Tunai TA 2023

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp28,88 triliun.

2. Perum LPPNPI/Airnav sebesar Rp659,19 miliar.

3. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Rp3 triliun.

4. PT Sarana Multigriya Finansial Rp1,53 triliun.

5. PT Len Industri (Persero) Rp1,75 triliun.

6. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Rp1,01 triliun.

PMN Non-Tunai TA 2023

1. Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa Barang Milik Negara senilai Rp892 miliar

2. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) berupa konversi piutang negara senilai Rp2,56 triliun.

3.PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN senilai Rp388,56 miliar.

4.PT Brantas Abipraya (Persero) berupa BMN senilai Rp211,98 miliar.

5.PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN senilai Rp1,22 triliun.

6. PT Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai Rp49,94 miliar.

7. PT Len Industri (Persero) berupa konversi piutang senilai Rp456,25 miliar.

PMN Tunai TA 2024

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp18,60 triliun.

2. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) senilai Rp3,55 triliun.

3. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk senilai Rp6 triliun.

Menanggapi keputusan itu, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada DPR RI. Bendahara Negara itu berjanji bahwa pemerintah akan terus mengawasi kinerja BUMN dan penggunaan PMN tersebut.

"Tentu kita juga akan terus bersama Kementerian BUMN mengawasi pelaksanaan PMN tersebut. Terima kasih atas dukungan dan pembahasan yang sangat konstruktif bersama dengan komisi XI," tutupnya.

Baca Juga: Lakukan Pembayaran ke 1.660 Mitra Kerja, Hutama Karya Gelontorkan Rp 17,19 Triliun