Bawa Ekonomi RI Tumbuh 5% Selama Tujuh Kuartal, Sri Mulyani & Airlangga Dapat PR Baru

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat impresif di atas 5% selama tujuh kuartal berturut-turut. Ke depannya, pertumbuhan ini ditargetkan agar bisa tumbuh di kisaran 6-7% dalam rangka momentum Indonesia Maju.

Ada pun target tersebut merupakan arahan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang disampaikan di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Rakornas P2DD 2023 bertema Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju.

"Indonesia memang terus berupaya di dalam meningkatkan pembangunan dan membangun fundamental di dalam rangka untuk mencapai status Indonesia maju dan negara dengan pendapatan tinggi," ujar Sri Mulyani, Selasa (3/10/2023).

Baca Juga: Kejar Target Ekonomi RI Tumbuh 6-7%, Airlangga Perkuat Digitalisasi Keuangan Pemda

Menurut Sri Mulyani, hal tersebut tentu bukan merupakan suatu proses yang mudah. Dia berujar, perekonomian Indonesia harus tumbuh secara konsisten di tengah dunia yang saat ini mengalami perlemahan signifikan dan semua negara baik yang maju maupun berkembang mengalami revisi pertumbuhan ke bawah.

Sri Mulyani lalu mengungkapkan, salah satu pendukung konsistensi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pembangunan ekonomi digital dan infrastruktur digital.

"Dan tentu saja fokus pembangunan Indonesia terutama APBN di bidang peningkatan kualitas SDM karena infrastruktur digital dan infrastruktur lainnya hanya akan memberikan peningkatan produktivitas apabila ditunjang oleh kualitas SDM yang baik," kata Sri Mulyani.

Senada dengan itu, Ma'ruf menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk mengejar target ekonomi RI tembus 6-7% yaitu melalui penguatan teknologi digital. "Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah (Pemda)," katanya. 

Ma'ruf juga mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, di antaranya agar Pemda meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Menanggapi hal tersebut, Airlangga selaku Ketua Satgas P2DD memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023. 

“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah pemda yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6%. Pemerintah optimis target tahun ini 75% bisa dicapai,” ungkap Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2%.

“Untuk mencapai target 75% digital di tahun 2023, beberapa hal perlu dilakukan, yang pertama, optimalisasi pemanfaatan PSN. Sampai dengan Agustus 2023 itu 161 PSN telah selesai dan investasinya Rp1.134 triliun untuk menunjang perluasan layanan digital di Indonesia,” kata Airlangga.

Selanjutnya, Airlangga juga mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah.

"Saat ini terdapat 24 dari 27 BPD yang memiliki layanan digital banking, namun hanya 19 BPD yang memiliki izin QRIS," ungkap Airlangga.

Baca Juga: Pelaku Periklanan Ingatkan RPP UU Kesehatan Akan Berdampak Negatif ke Ekonomi Kreatif