Pahami Tata Kelola, Pendapatan dan Upaya Transparansi Sektor Ekstraktif Melalui EITI

Kendati demikian, keinginan dari masyarakat sendiri untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dampak lingkungan dari industri ekstraktif juga diperlukan, terutama dalam konteks pertambangan sehingga masyarakat akan benar-benar paham tentang industri ekstraktif. Di sisi lain, berbicara tentang sektor pertambangan, pada tahun 2019 pemerintah pusat mendapat Rp160 triliun dari pertambangan dan migas.

Baca Juga: Fokus Temukan Sumber Migas Baru, PetroChina Mau Bor Dua Sumur Eksplorasi

"Jumlah tersebut sebagian pendapatan diberikan kepada pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Pada 2019, pemerintah kabupaten menerima Rp1.900.000.000 dari pertambangan minyak dan gas," demikian keterangan resmi Kementerian ESDM dalam kanal YouTubenya, Kamis (19/10/2023).

Dari Rp1.900.000.000 ini dibagi rata dengan seluruh warga Kabupaten termasuk anak-anak. Masing-masing warga akan mendapatkan sekitar Rp1.400.000.000. Dengan jumlah tersebut, Kabupaten juga bisa menggaji Rp45.000.000 guru sekolah dasar atau Rp40.000.000 perawat setiap bulan selama satu tahun.

Baca Juga: Tak Cuma Mencetak Sejarah, Penemuan Geng North Dorong Peningkatan Investasi Hulu Migas

Kementerian ESDM menyebut pendapatan yang diterima Kabupaten dari pertambangan migas harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.