Soal Wacana Indonesia Batasi Izin Pembangunan Smelter Nikel, Ternyata Ini Alasannya!

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana akan membatasi pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter) nikel kelas II untuk menjaga supply dan demand biji nikel. 

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arif mengatakan, keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan biji nikel diperlukan agar tidak menjadikan Indonesia sebagai pengimpor biji nikel. 

Baca Juga: Perluas Diversifikasi Bisnis, United Tractors Akuisisi Perusahaan Nikel Senilai Rp1,64 Triliun

Dimana, esensi moratorium ini ditujukan agar smelter yang sudah terbangun tetap mendapatkan pasokan bijih nikel untuk keberlanjutan operasi produksi.

"Kementerian ESDM sudah ada rencana untuk melakukan pembatasan. Dari Kemenkomarves juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan lagi Irwandy dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (23/10/2023). 

Irwandy mengatakan, Pemerintah akan mengkaji secara komprehensif kebijakan ini, terutama untuk proses nikel yang ada di Indonesia, baik nikel berkadar rendah (limonite) maupun nikel berkadar tinggi (saprolite).

"Saat ini, nikel yang mengalami proses pyrometalurgi ke arah stainless steel ada 44 smelter dan yang menggunakan proses hydrometalurgi ke arah baterai itu ada 3 smelter. Konsumsi biji nikel untuk pyrometalurgi dengan saprolite adalah sebesar 210 juta ton per tahun dan limonate sebesar 23,5 juta ton per tahun," ujarnya. 

Lanjutnya, saat ini terdapat 25 smelter yang sedang tahap konstruksi membutuhkan pasokan nikel sebanyak 75 juta ton per tahun. 

Baca Juga: Jangan Cuma Nikel, Pemerintah Diminta Tegas Atur Social Commerce Buat Lindungi UMKM

Sedangkan untuk arah proses baterai hydrometalurgi ada 6 smelter yang sedang konstruksi dengan kebutuhan biji 34 juta ton per tahun.