Sesditjen Gatrik Tekankan Fokus Penting Pemerintah pada Transisi Energi

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Ida Nuryatin Finahari, mengatakan untuk mencapai ketahanan energi nasional adalah prioritas utama bagi semua negara, termasuk Indonesia. 

Menurutnya, tantangan transisi energi menjadi fokus penting dalam rangka mengatasi perubahan iklim global.

“Komitmen terus ditingkatkan termasuk menetapkan target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat lagi, menajamkan komitmen menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ujar Ida dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (14/10/2023). 

Baca Juga: Dirjen EBTKE Sebut Indonesia Berhasil Turunkan Emisi Menuju Net Zero Emission

Ida menyampaikan pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK yang dituangkan ke dalam Nationally Determined Contribution (NDC). 

Ida menyebut bahwa Indonesia terus mempertegas komitmennya yang disampaikan dalam COP 26 untuk berkontribusi dalam percepatan perwujudan global Net-Zero Emission, dan juga pada COP 27 melalui Enhanced NDC 2030 dengan peningkatan target dari sektor energi menjadi 358 Juta ton CO2e dari 29% ke 31,89% dengan kemampuan sendiri, dan dari 41% ke 43,20% dengan dukungan internasional.

“Hal ini selaras dengan komitmen pada pertemuan G20 di Indonesia Tahun 2022 untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 yang dituangkan Bali Compact dan Bali Roadmap yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan transisi energi untuk mencapai stabilitas, transparansi, dan keterjangkauan pasar energi,” ujarnya.

Untuk menjalankan komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan optimalisasi supply tenaga listrik dari sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), serta pengaturan demand dengan menerapkan efisiensi energi. 

Selain itu dengan menerapkan strategi lainnya di antaranya melalui program Elektrifikasi (EV, kompor induksi, elektrifikasi pertanian, dll), Pengembangan EBET (off-grid, on-grid & Bahan Bakar Nabati), kemudian pemanfaatan teknologi dekarbonisasi seperti CCS/CCUS, penggunaan sumber energi baru seperti Green Hydrogen dan Green Ammonia yang dituangkan dalam Peta Jalan Net Zero Emission Sektor Energi.

Baca Juga: Kolaborasi Pemanfaatan Gas Suar PetroChina Jabung, Langkah Maju Mendukung Net Zero Emission

Berdasarkan kondisi infrastruktur penyediaan listrik saat ini menjadi pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengembangan penyediaan tenaga listrik yang selaras dengan Peta Jalan Net Zero Emission Sektor Energi, dimana pembangkit fosil masih dominan dengan porsi sebesar 85% dengan pembangkit PLTU sebesar 55%.

“Kontribusi kapasitas pembangkit EBET telah mencapai 15% dan diharapkan akan terus naik. Wilayah usaha PLN juga didominasi oleh PLTU baik milik sendiri maupun IPP,” ungkapnya. 

Ida menyampaikan untuk mendukung semua program transisi energi, saat ini Pemerintah sedang menyusun peraturan perundang-undangan antara lain Rancangan Undang-Undang EBET, Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional, dan Rancangan Keputusan Menteri terkait Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

“Dengan disusunnya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan sebagai payung hukum yang dapat mempercepat proses transisi energi di Indonesia,” ucapnya