Riset Elliptic: ‘Tidak Ada Bukti’ Hamas Raih Donasi Kripto

Perusahaan forensik blockchain Elliptic mengatakan bahwa "tidak ada bukti" bahwa Hamas menerima sumbangan mata uang kripto dalam jumlah signifikan untuk mendanai serangan terhadap Israel.

Dilansir laman Cointelegraph pada Jumat (27/10/2023), Elliptic menyatakan bahwa pernyataan Hamas telah menerima donasi kripto, tidak terdapat bukti yang mendukung. 

Baca Juga: Lonjakan Harga Bitcoin Sebabkan Arus Kelaur Aset Signifikan di Bursa Kripto

"Tidak ada bukti yang mendukung pernyataan bahwa Hamas telah menerima donasi kripto dalam jumlah yang signifikan," kata Elliptic dalam sebuah pernyataan pada 25 Oktober. Jumlah yang terkumpul "tetap kecil," tambah perusahaan itu.

Pernyataan Elliptic dibingkai sebagai bantahan terhadap artikel dan surat baru-baru ini yang ditulis The Wall Street Journal dan anggota parlemen Amerika Serikat, yang menurut perusahaan telah salah menginterpretasikan data untuk membuat kasus bahwa mata uang kripto secara luas digunakan untuk mendanai kegiatan "teroris" Hamas.

Sebagai contoh, Elliptic menunjuk pada kampanye penggalangan dana mata uang kripto Hamas yang "menonjol", yang dioperasikan oleh Gaza Now, outlet berita pro-Hamas, yang hanya mengumpulkan US$21.000 (Rp334 juta) sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober.

Dari US$21.000 yang terkumpul, US$9.000 (Rp142 juta) dibekukan oleh penerbit stablecoin Tether, sementara US$2.000 (Rp31 juta) lainnya dibekukan setelah dikirim ke pertukaran mata uang kripto - mungkin untuk diuangkan - Elliptic mencatat.

Elliptic mengatakan, pihaknya telah menghubungi The Wall Street Journal untuk mengoreksi pernyataan yang mulanya mengeklaim bahwa lebih dari US$130 juta (Rp2 triliun) dalam bentuk mata uang kripto digalang Hamas dan Palestinian Islamic Jihat (PIJ) antara Agustus 2021 dan Juni 2023. The Wall Street Journal kemudian merevisi pernyataan tersebut dengan mengatakan "sebanyak US$93 (Rp1,4 triliun) juta" dalam pembaruan pada 10 Oktober.

Baca Juga: RUU California Batasi Penarikan ATM Kripto Sebesar Rp15 Juta Per Hari untuk Perangi Penipuan

Artikel Wall Street Journal telah dikutip dalam surat yang ditulis Elizabeth Warren dan lebih dari 100 anggota parlemen AS lainnya kepada Gedung Putih dan Departemen Keuangan AS pada 17 Oktober.

Warren dan anggota parlemen lainnya berpendapat bahwa mata uang kripto menimbulkan "ancaman keamanan nasional" bagi AS dan sekutunya dan bahwa Kongres dan pemerintahan Biden harus mengambil "tindakan tegas" untuk secara menyeluruh mengatasi risiko yang terkait dengan mata uang kripto yang memfasilitasi aktivitas terlarang sebelum dapat digunakan untuk membiayai "tragedi" lainnya. Namun, Elliptic menegaskan bahwa datanya disalahartikan. 

"Selama dua minggu terakhir, para politisi dan jurnalis telah menggambarkan penggalangan dana kripto publik sebagai sumber dana yang signifikan untuk Hamas dan kelompok teroris lainnya, tetapi data tidak mendukung hal ini."

Baca Juga: Misi Gelora Ekonomi Syariah Versi Anies dan Ganjar, Ini Bedanya!

Pada tanggal 18 Oktober, perusahaan forensik blockchain Chainalysis juga memposting sebuah blog yang mencoba untuk mengatasi kesalahpahaman yang beredar di media. Salah satu dompet tertentu yang disorot oleh media dilaporkan menerima US$82 juta (Rp1,3 triliun) dalam waktu tujuh setengah bulan, tetapi Chainalysis menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, hanya US$450.000 (Rp7,1 miliar) yang ditransfer ke dompet yang diketahui berafiliasi dengan terorisme.

Sementara itu, Elliptic juga mencatat bahwa pada bulan April 2023, Hamas menangguhkan penggalangan dana mata uang kripto yang dilakukan melalui Bitcoin (BTC), dengan alasan "keprihatinan tentang keamanan para donatur dan untuk menghindarkan mereka dari bahaya."

Pada tahun 2021, Biro Nasional Pendanaan Kontra Teror Israel juga mulai mengeluarkan perintah penyitaan dompet mata uang kripto yang terkait dengan Hamas dan bekerja sama dengan bursa untuk membekukan akun yang digunakan mereka.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa mata uang kripto bukanlah cara yang ideal untuk memfasilitasi penggalangan dana terorisme, menurut Elliptic:

"Ini menggambarkan kelemahan kripto sebagai alat penggalangan dana terorisme. Transparansi blockchain memungkinkan dana ilegal untuk dilacak, dan dalam beberapa kasus terkait dengan identitas dunia nyata."

Baca Juga: Regulator Sekuritas Hong Kong Perbarui Kebijakan Kripto

Cointelegraph telah menghubungi The Wall Street Journal untuk meminta komentar tetapi tidak mendapat tanggapan.