Citi Indonesia: Ekosistem Digital itu Panduan, Eksekutor Tetap Manusia
Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) mengamati, kondisi perbankan dan institusi keuangan yang masih rentan terhadap keamanan siber, membuat pihaknya mengusulkan kerangka kerja ekosistem digital yang melibatkan pemerintah, korporasi, institusi keuangan, dan ritel atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kerangka yang disebut “Citi Digital Ecosystem Framework”, salah satunya menyinggung peran pemerintah untuk mengatur dukungan kebijakan terhadap teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), data, teknologi nano, hingga keamanan siber.
Director Head of Treasury and Trade Solutions Citibank, N.A., Indonesia, Yoanna Darwin mengatakan bahwa kerangka kerja tersebut menjadi panduan untuk mengimplementasikan digitalisasi keuangan. Citi Indonesia selaku perbankan institusional atau institutional banking, tetap melakukan edukasi dan literasi soal keuangan, digitalisasi, dan keamanan siber terhadap nasabah-nasabahnya yang berbasis bisnis ke bisnis (B2B).
Baca Juga: Dorong Peningkatan Ekonomi dan Pariwisata, Rute Baru Citilink Lombok-Bima Dorong Ekonomi NTB
Yoanna pun mengakui, di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang masih menghadapi rendahnya literasi keuangan, digital, dan keamanan siber yang rendah, pihaknya kesulitan mengeksekusi kerangka kerja tersebut. Ia menekankan, sumber daya manusia (SDM) adalah eksekutor.
“Jadi walaupun kita di sini di perbankan itu, kami diminta [melakukan] literasi keuangan kepada masyarakat, tentu saja untuk menjaga keamanan siber itu atau awareness, kan ada di pengguna juga. Tapi untuk di dalam [internal perusahaan], untuk di SDM itu juga, itu nomor satu justru, itu harus penting,” jelas Yoanna saat media workshop Citi Indonesia bertajuk “Peran Perbankan Institusi dalam Mendorong Transformasi Sistem Pembayaran di Indonesia” di Jakarta, Rabu (1/11/2023).
Yoanna juga mengatakan, literasi dan peningkatan SDM harus dilakukan dengan berbarengan. Namun ia tidak memungkiri, bahwa kerangka ekosistem digital yang Citi Indonesia usulkan mungkin diimplementasikan. Ia menyebutkan “… itu proses. Semua harus dicoba.”
“… memang setiap institusi harus punya strategi untuk bukan hanya strategi kerangka kerjanya. Tapi strategi eksekusi termasuk sampai SDM. Kan kita enggak mau kalau semuanya jadi robot gitu kan ujung-ujungnya,” sambung Yoanna.
Di samping itu, Yoanna menjelaskan bahwa pihaknya sering mengedukasi nasabah tentang pencucian uang atau anti-money laundering untuk transaksi digital. Menurutnya, dengan mudahnya transaksi atau arus data yang begitu cepat, perlu dimonitor dengan benar. Ia pun menyinggung soal kompleksitas dan komprehensifnya lapisan transaksi untuk menghindari pencucian uang tersebut.
“… dalam digital payment yang paling gampang adalah semua maunya cepet. Kadang-kadang monitoring-nya itu tidak dibikin komprehensif. Itu yang saya rasa bisa menjadi potential risk baru kalau enggak dijaga, terutama kalau transaksi ke luar negeri,” jelas Yoanna.
Baca Juga: bank bjb Kolaborasi dengan Citilink Gelar DIGI Travel Fair
“Biasanya kalau kita komprehensif, semakin komprehensif jadi semakin kompleks. Semakin kompleks jadi kemungkinan ada pemberhentian data di dalam layer ini bisa banyak,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Nadia Khadijah Putri
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
Advertisement