Aturan Diotak-atik, Anies Baswedan Tegas: Kepercayaan Masyarakat Akan Turun

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menegaskan aturan atau regulasi yang telah dipegang teguh oleh seluruh pihak tidak boleh diotak-atik demi memenuhi kepentingan tertentu.

Hal ini Anies sampaikan saat jadi pembicara di acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Sabtu (18/11/23).

Menurut Anies, dalam bernegara di mana pemerintah diberi mandat oleh rakyat untuk membuat dan menjalakan regulasi serta aturan, maka semua pihak termasuk pemerintah sendiri harus menaatinya. Anies menegaskan apabila aturan atau regulasi sengaja diubah demi kepentingan tertentu maka akan menurunkan kepercayaan dari masyarakat.

“Kesepakatan tentang demokrasi dan prosesnya dihormati dan rakyat akhirnya mempercayai sistem karena aturan main dilaksanakan dan aturan main dijunjung tinggi. Tapi ketika aturan main mulai diotak-atik diubah sesuai kepentingannya maka rakyat akan alami penurunan kepercayaan pada sistem,” jelasnya.

Baca Juga: PDIP Heran Prabowo Subianto-Gibran bin Jokowi Dinilai Paslon Paling Berpengalaman: Kok Baru 2 Tahun Jadi Wali Kota Disebut Berpengalaman...

Menurut Anies, selama berjalannya pemilihan presiden langsung di Indonesia, baru kali ini persoalan netralitas pemerintah disuarakan masyarakat.

Karenanya menurut Anies, masyarakat mulai merasakan indikasi adanya kecurangan di Pilpres 2024.

“Ingatkah bapak-ibu menjelang pemilu ada keramaian soal netralitas dan ada keramaian akan kekhawatiran tentang kecurangan?” tanya Anies.

“Baru kali ini menjelang pemilu kita semua memikirkan sal netralitas dan memikirkan tentang kecurangan,” tambahnya.

Isu Netralitas di Pilpres 2024

Resminya Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 memunculkan isu netralitas pemerintah di 2024. Bukannya tanpa alasan, proses Gibran yang dianggap instan di mana sebelumnya sang paman Anwar Usman yang merupakan mantan Ketua MK dinilai meloloskan sang keponakan lewat putusan batas usia minimal capres-cawapres.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mengungkapkan pihaknya mulai merasakan tekanan dari kekuasaan menjelang Pilpres 2024.

"Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan yah. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi. Padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain," kata Hasto saat ditemui wartawan di Jakarta, Sabtu (19/11/23).

Di sisi lain, ditemukan Pakta Integritas PJ Bupati Sorong di mana ada kesepakatan dengan salah satu lembaga tinggi negara untuk memenangkan Ganjar Pranowo.

Berikut isi pakta integritas tersebut:

Baca Juga: Yusuf Martak Blak-blakan Sebut Habib Rizieq Punya Peran Hantarkan Anies Baswedan Jadi Gubernur DKI Jakarta

1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong.
2. Tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.
4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini.