Bakal Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah, Anies Akui Tak Pernah Dapat Arahan Pemerintah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Calon Presiden (Capres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menilai tidak ada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Adapun hal itu dia ungkap dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu (22/11/2024).

"Apa yang dikerjakan di pusat, di provinsi, di kabupaten/kota dengan adanya pemilihan tingkat daerah, dengan adanya otonomi daerah, kebijakan pusat sering tidak sinkron," kata Anies dalam paparannya.

Baca Juga: Bakal Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah, Anies Akui Tak Pernah Dapat Arahan Pemerintah

Anies sendiri mengaku tak pernah mendapatkan perintah dari pemerintah pusat pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, kepedulian kepala daerah pada rakyatnya terlepas dari pemerintah pusat.

"Saya pernah merasakan jadi kepala daerah, kalau saya ditanya, pernah tidak dapat perintah dari pusat untuk memperbaiki kesehatan? Ndak pernah. Pernah tidak dapat perintah untuk memperbaiki pendidikan? Tidak pernah. Pernah dapat perintah untuk memperbaiki soal kesehatan ibu? Tidak pernah," ujarnya.

"Jadi kalau ada gubernur, wali kota, bupati, memikirkan soal ibu hamil, maka bupati wali kota itu yang peduli bukan karena ada direction dari pusat," tambahnya.

Anies mengaku akan mengsinkronkan langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dia menilai sinkronisasi itu perlu agar persoalan yang dihadapi bisa dikerjakan seluruh daerah.

Baca Juga: Puji Kontribusi Muhammadiyah, Anies Baswedan Tegaskan Pemerintah Harus Kolaborasi dengan Civil Society

Di sisi lain, Anies menyebut sinkronisasi kebijakan itu dilakukan untuk optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lantaran dana daerah sering kali tidak dimanfaatkan sesuai dengan kinerja.

"Dana transfernya diterima, tapi di jalan tidak dilaksanakan program-program untuk kesejahteraan rakyat. Insyaallah dengan seperti ini maka sinkronisasi itu akan terjadi, integritasnya ada, sinkronnya ada, insyaallah ini akan membuat aliran APBN kita, APBD kita dirasakan lebih baik," pungkasnya.