SDM dan Infrastruktur Jadi Hambatan Lahirnya Pemerintahan Digital di Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan faktor penting dalam sistem informasi untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan. SPBE hadir sebagai solusi untuk mempercepat dan juga mempermudah pelaksanaan, serta pelayanan publik bagi masyarakat di Indonesia dengan berbagai tantangan yang ada, seperti minimnya sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga kondisi geografis di sejumlah kawasan di Indonesia.

Dalam percepatan implementasi SPBE ini, pemerintah turut membangun Pusat Data Nasional (PDN) yang merupakan infrastruktur, pondasi dari SPBE, yang di mana nantinya tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah.

Baca Juga: Kemkominfo Pastikan Tuduhan Le Minerale Produk Asing itu Hoaks

Terkait hal tersebut, Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Aris Kurniawan mengatakan, perkembangan SPBE di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik, meskipun masih banyak tantangan yang harus diperbaiki. S

Salah satu hasil dari perkembangan SPBE di tanah air adalah sudah terbentuknya Tim Koordinasi SPBE Nasional yang dikoordinatori oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terlepas dari perkembangan itu, Aris menyebutkan tantangan terbesar untuk menerapkan SPBE di seluruh wilayah Indonesia adalah sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur.

"Kalau ngomongin birokrasi di pemerintahan, SDMnya kurang dan sulit. Memang kita harus akui, untuk mendapatkan kualitas SDM yang bagus dengan rate penghargaan, kita ngomongin gaji atau honor setara dengan ASN itu yang relatif lebih kecil, bahkan gajinya nggak terlalu jauh beda dengan UMK misalnya, tentu akan susah," kata Aris Kurniawan dalam Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia: Harmonisasi Menuju Indonesia Maju, yang diselenggarakan oleh Sisiplus by Katadata Indonesia dan Kemkominfo, dilansir Rabu (6/12).

Aris menambahkan, selain meningkatkan SDM yang sudah ada, pemerintah Indonesia juga harus bisa berakrobat, yaitu bagaimana caranya agar peraturan yang dibuat bisa dipatuhi oleh semua masyarakat dan pegawai pemerintah maupun daerah, untuk bisa mendapatkan SDM yang mendukung.

"Yang kedua, soal infrastruktur, kita memang akui, tadi disinggung soal Pusat Data Nasional, kita baru dalam tahap membangun," ujar dia.

Sementara itu Pengajar Tetap Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi UI Lisman Manurung mengatakan, pemerintah harus melakukan perubahan atau transformasi secara menyeluruh untuk mewujudkan penerapan SPBE yang merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat di semua lapisan.

Baca Juga: Soal Kebocoran data DPT Pemilu 2024, Kominfo: Ada Kemiripan dengan Data Milik KPU

"Kalau menurut hemat saya, kalau melakukan transformasi sampai tingkat nasional, memang pemerintah tidak bisa tidak harus melakukan perubahan dramatis. Transformasi itu berubah dari penampilannya berubah, cara kerjanya berubah," tutur Lisman.