Korupsi Makin Canggih, Jokowi Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Pencegahan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai makin “beringasnya” korupsi karena makin hari tindakan haram tersebut makin canggih dilakukan.

Hal ini Jokowi sampaikan di acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada Selasa (12/12/23).

Jokowi mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan untuk mencegah korupsi dan terus mendorong agar pemanfaatan teknologi dilanjutkan untuk pencegahan.

“Memang korupsi semakin canggih dan kompleks bahkan lintas negara dan multi yuridiksi dan menggunakan teknologi mutakhir. Oleh sebab itu kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, masif, dan memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi,” jelas Jokowi sebagaimana dilihat live di kanal Youtube KPK.

“Kita perlu perkuat sistem pencegahan, termasuk memperbaiki kualitas SDM aparat penegak hukum kita, pengadaan barang jasa, perizinan dll. Sudah banyak juga yang sudah kita buatkan,” ungkapnya.

Baca Juga: Waduh, Pak Jokowi Harus Tahu! Kondisi Ekonomi Nasional Dinilai Buruk oleh Masyarakat Menurut Survei Terbaru

Jokowi menegaskan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang punya dampak besar.

Menurut Jokowi, korupsi mengakibatkan pembangunan sebuah negara terhambat, merusak ekonomi, serta menyengsarakan rakyat.

“Korupsi Adalah kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga menyengsarakan rakyat,” ungkapnya.

Karenanya Jokowi mendorong adanya evaluasi total dengan fakta banyaknya pihak yang sudah ditangkap tetapi seakan tak menimbulkan efek jera.

Sejauh ini Jokowi menilai hukuman penjara tak bisa membuat efek jera bagi mereka yang melakukan korupsi.

“Dengan begitu banyaknya pejabat yang sudah ditangkap apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang? Ternyata sampai sekarang masih kita temukan masih banyak kasus korupsi, artinya kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju tadi pendidikan, pencegahan, penindakan, tapi ini ada sesuatu yang harus dievaluasi total,” jelasnya.

Salah satu yang Jokowi dorong untuk mengatasi kondisi ini adalah pengesahan UU Perampasan Aset yang diyakini Jokowi bisa menimbulkan efek jera.