Cek Kesehatan Gratis Jadi Senjata Tekan Beban JKN

Pemerintah mengintensifkan strategi pencegahan stroke melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya menekan beban pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai lebih dari Rp5 triliun setiap tahun. Adapun langkah itu digalakkan sebagai respons atas tingginya angka kematian akibat stroke yang mencapai sekitar 337.000 jiwa per tahun dan menjadikannya penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Ditargetkan, program tersebut bisa menjangkau 130 juta penduduk pada 2025 setelah berhasil catatkan 70 juta pemeriksaan pada tahun pertama pelaksanaannya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah menargetkan skrining massal dapat menjangkau 280 juta penduduk atau sekitar 80% populasi dalam lima tahun mendatang.

"Prevalensi hipertensi di Indonesia hampir 20 persen dan diabetes lebih dari 10 persen. Daripada menunggu sampai stroke terjadi, kita harus mengendalikan faktor risiko ini sedini mungkin," ujar Budi dalam keterangan resmi, Sabtu (11/7/2026).

Pemerintah menerapkan pendekatan 80-80-80, yakni 80% penduduk teridentifikasi, 80% dari mereka yang teridentifikasi mendapatkan penanganan, serta 80% dari yang ditangani berhasil mengendalikan kondisi kesehatannya.

Budi mengungkapkan, stroke kini menjadi beban pembiayaan kesehatan terbesar ketiga dalam JKN dengan nilai klaim melampaui Rp5 triliun per tahun. Menurutnya, angka kematian akibat stroke di lapangan juga diperkirakan dua hingga tiga kali lebih besar karena masih banyak kasus yang belum tercatat dalam sistem registrasi nasional.

"Setiap tahun sekitar 300.000 orang meninggal akibat stroke. Saya sangat terlibat secara pribadi karena ibu saya sendiri mengalami stroke ketika berusia 70 tahun. Saat itu, di kota kami bahkan belum tersedia CT scan sehingga harus dibawa ke kota lain, dan sudah terlambat. Ibu saya mengalami kelumpuhan selama sembilan tahun," kata Budi.

Baca Juga: Usulan Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Diklaim Perkuat Keuangan JKN

Selain memperkuat pencegahan, pemerintah mempercepat penguatan layanan di sisi hilir dengan menargetkan seluruh 514 kabupaten/kota memiliki fasilitas CT scan dan cath lab. Bahkan, dokter bedah umum di daerah juga akan dilatih melakukan prosedur kraniotomi untuk penanganan kasus stroke hemoragik, sementara seluruh provinsi akan dilengkapi peralatan Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator (CUSA), neuronavigasi, dan mikroskop operasi.

Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, dr. Adin Mulkasana, menyatakan penguatan layanan turut didorong melalui penyelenggaraan ICONNS 2026 yang mempertemukan sekitar 300–400 tenaga medis dari dalam dan luar negeri.

"Melalui ICONNS 2026, kita membangun standardisasi klinis yang seragam di seluruh daerah. Sinergi multidisiplin ini menjadi kunci utama untuk menurunkan angka kematian dan kecacatan permanen akibat stroke di Indonesia," tegas Adin.