Timnas AMIN Pastikan Ruang Oposisi Terbuka Lebar Seandainya Anies-Muhaimin Menang

Ketua Dewan Pakar Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Hamdan Zoelva mengaku bahwa pihaknya akan membuka ruang bagi para oposisi seandainya memenangkan kontestasi di Pilpres 2024 mendatang.

Pasalnya, Hamdan menilai kritik oposisi merupakan dinamika dari kehidupan bernegara. Tanpa pihak yang beroposisi, dia menilai jalannya suatu pemerintahan akan selalu dianggap benar.

"Padahal mungkin ada suara-suara riuh yang mengatakan itu salah tapi mereka tidak berani, termasuk dari suara-suara yang ada di Parlemen, di DPR. Tidak berani secara terbuka karena ditutupnya pintu kebebasan dan demokrasi," kata Hamdan kepada wartawan di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Kamis (15/12/2023).

Oleh karenanya, Hamdan meyakini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan membuka luas ruang-ruang oposisi. Mengingat komitmen Anies Baswedan untuk menegakkan kembali demokrasi sesuai koridornya.

"Dari Pak Anies bahwa saatnya demokrasi kita kembalikan dari relnya," jelasnya.

Baca Juga: Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Tandatangani Pakta Integritas Ijtima Ulama 2023

Kendati begitu, Hamdan tak menegaskan susunan kabinet yang dipilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pemerintahannya nanti. Dia hanya memastikan pasangan AMIN akan membuka ruang bagi perbedaan pendapat.

"Ruang untuk perbedaan pendapat, ruang untuk memberikan pandangan berbeda termasuk di DPR, itu akan dibuka seluas-luasnya," ujarnya.

"Itu merupakan kontrol dan mungkin suara itu lebih bagus dan dinamika perdebatan ini pasti akan menemukan yang terbaik. Kalau itu ditutup, ya semua yang lain salah, pemerintah yang benar itu tidak akan terjadi," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Gelaran debat perdana kandidat calon presiden (capres) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor KPU, Jakarta, pada Selasa (12/12/2023) lalu Anies Baswedan menyoroti materi penegakan demokrasi.

Adapun Capres nomor urut 1 itu menyebut terjadinya penurunan indeks demokrasi di Indonesia saat ini. Menurutnya, munculnya pasal-pasal karet dalam Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menandakan turunnya indeks demokrasi tersebut. 

Di samping itu, dia juga menilai minimnya ihak oposisi dalam pemerintahan saat ini. Anies juga mempertanyakan netralitas para penyelenggara pemilu lantaran persoalan demokrasi mencakup banyak aspek, tidak hanya ketidakpercayaan publik terhadap partai politik tertentu.

Baca Juga: Pilpres 2019 Anies Baswedan Diminta 3 Partai untuk Maju Jadi Calon Presiden: 'Saya Katakan Tidak!'

"Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya undang-undang ITE, atau pasal 14-15 undang-undang nomor satu tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu," kata Anies saat menjawab pertanyaan panelis terkait penegakan demokrasi.

"Yang kedua oposisi, kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok, bisakah pemilu bisa dilaksanakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur. Ini ujian ketiga. Jadi persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan partai politik," tambahnya.