Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Anies Baswedan: Saatnya Indonesia Tidak Diatur Pengusaha

Anies Baswedan: Saatnya Indonesia Tidak Diatur Pengusaha Kredit Foto: Ist
Warta Ekonomi, Jakarta -

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyebut pemerintah tidak memprioritaskan ekologi dalam persoalan pembangunan berkelanjutan. Hal itu dia ungkap dalam acara Desak Anies di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (11/1/2024).

Berdasarkan pengalamannya kala menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies mengaku membuat kebijakan yang dipatuhi oleh para pelaku usaha. Pada saat itu, dia meyakini pelaku usaha tidak bertumbuh jika tidak mengikuti aturan pemerintah. 

Baca Juga: Grace: Pak Anies Totalitas Banget Jatuhkan Nama Prabowo...

"Soal lingkungan hidup dalam pengalaman kami, pelaku usaha nurut pada pemerintah. Pelaku usaha nggak akan bertumbuh dengan pemerintah, selalu nurut. Problemnya, pemerintah sendiri nggak prioritaskan ekologi, tidak (prioritas) pembangunan berkelanjutan," kata Anies di Samarinda, Kamis (11/1/2024).

Dia menilai, tidak diprioritaskannya prinsip ekologi memberi keleluasaan bagi perusahaan yang nakal. Anies menegaskan, susah saatnya negara tidak lagi diatur oleh para pengusaha. 

"Sudah saatnya negara tidak diatur oleh para pelaku usaha dan sebaliknya, negara yang harus mengatur pelaku usaha," tegasnya. 

Pada saat memimpin Jakarta, Anies mengaku banyak berinteraksi dengan para pemodal besar. Saat itu, dia mengaku ingin melibatkan para pengusaha untuk menghindari praktik usaha yang merusak lingkungan. 

"Saya yakin kalau mereka di undang dan ditunjukan masa depan praktek merusak lingkungan itu setara dengan praktik perbudakan. Dulu praktik perbudakan itu normal, usaha pake perbudakan itu normal. Tapi siapa yang hari ini anggap normal pakai budak? Nggak ada yang terima," ungkapnya. 

Baca Juga: Anies Baswedan: Kemana-mana Rasanya Didesak Terus...

"Dulu berusaha dan merusak lingkungan bisa saja dianggap normal, kedepan itu aib, itu dosa, dan itu harus diubah. saya yakin, dibuat pesan moralnya, diturunkan dalam bentuk regulasinya, dan dilaksanakan jadi perubahan," tandasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: