Benny Rhamdani: Ini Kejahatan Demokrasi, Kecurangan di Mana-mana

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 paling najis usai menemukan banyaknya kecurangan dalam proses Pemilu.

Benny mengungkap salah satu bukti dugaan kuat adanya kecurangan dalam Pilpres 2024 yakni penggelembungan suara yang menguntungkan Paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

"Jadi kejahatan pemilu 2024 ini adalah kejahatan terhadap demokrasi yang paling najis. Kecurangan terjadi di mana-mana, penambahan suara kepada 02," tegas Benny kepada wartawan di kantor Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Hanura, Menteng, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

"Dugaan kecurangan ini ada kemenangan yang mencapai angka 400 sampai 800, ada juga kertas-kertas yang sebelum dilaksanakan pencoblosan sudah tercoblos luar biasa kecurangan yang dilakukan," sambungnya.

Kemudian, lanjut Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura itu, kecurangan Pilpres kali ini juga berbentuk intimidasi oleh aparat kepada Kepala-kepala Desa yang dipaksa untuk mengerahkan warganya memillih Prabowo-Gibran.

"Mereka (kepala desa) dikumpulkan oleh aparat Kemudian diintimidasi hanya karena dengan alasan ada kasus-kasus penggunaan dana desa. Kemudian mereka dipaksa untuk mengarahkan masyarakatnya mendukung 02," ujarnya.

Menurut Benny, kecurangan Pilpres 2024 ini merupakan kejahatan demokrasi yang dilakukan secara terstruktur dan masif dengan memanfaatkan kekuasaan perangkat negara untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

"Dugaan kecurangan yang sangat masif, yang sangat terstruktur, yang sangat sistematis. Dan kita punya data-data yang kuat. Jadi kejahatan pemilu 2024 ini adalah kejahatan terhadap demokrasi," ucapnya.

Kerenanya, tambah Benny, Deputi Hukum TPN tengah mengumpulkan berbagai bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Gibran. Selanjutnya, kata dia, TPN akan mengambil langkah hukum.

"Tim khusus nanti akan merekomendasikan. Apa yang akan dilakukan. Tentu ada perlawanan hukum, perlawanan secara konstitusional ada perlawanan melalui parlement, dari partai pengusung Ganjar Mahmud, ini akan menjadi ledakan hukum," tuturnya.

Selain itu, Benny juga menyesalkan deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran di JCC Istora Senayan yang mengklaim berdasarkan hasil quick count. Padahal berdasarkan aturan hal tersebut tidak bisa dilakukan.

Sebab, hasil hitung cepat tidak bisa dijadikan landasan dalam memenangkan kontestasi pemilu.

Dia melihat deklarasi itu seganja dilakukan oleh Prabowo untuk menggiring opini publik bahwa mereka benar-benar menang. Sehingga tidak ada perlawanan lagi dari masyarakat.

"Di tanggal 14 Februari bersamaan dengan pelaksanaan pemilu 2024. Kemudian siang harinya mereka melakukan deklarasi kemenangan. Ini kan sebetulnya Prabowo style. Nah, masyarakat jangan pernah mau dikibuli untuk yang ketiga kali 2014," imbuhnya.

"Jadi ini adalah Prabowo style sebagai cara untuk memanipulasi publik Ini sok psikologis publik agar publik tergiring dengan glorifikasi, ya selebrasi mereka," sambungnya.

Benny mengimbau kepada masyarakat untuk sabar menunggu hasil resmi dari rekapitulasi atau penghitungan suara secara manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilih Umum (KPU RI).

"Jadi TPN percaya dengan proses yang sedang dilakukan oleh KPU. Melalui rekapitulasi hasil perolehan suara. Dan TPN juga tentu memiliki saksi-saksi di 830 ribu TPS. Artinya hampir 1,6 juta saksi yang kita tempatkan yang sejak kemarin mereka sudah menyerahkan formulir C, dimana formulir C ini adalah dokumen resmi negara yang akan menjadi dasar KPU untuk melakukan rekapitulasi suara. Jadi jangan pernah percaya juga dengan quick count," tandasnya.