Anies dan Ganjar Diminta Jangan Hanya Beretorika: 'Satukan Parpol!'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Aktivis dan Koordinator Spektrum Oposisi Terpimpin (SPOT) Faizal Assegaf mendesak agar Capres nomor urut 1 dan 3 Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menyatakan dan menjalani sikap tegas menyikapi Pilpres 2024.

Hal ini Faizal sampaikan di Konferensi Pers SPOT yang mana berisi sejumlah aktivis termasuk Refly Harun pada Senin (4/3/24) di Jakarta.

Faizal secara pribadi mempersilakan apabila Anies-Ganjar berekonsiliasi dengan Prabowo yang menurut hitungan sementara menang di Pilpres 2024.

Dia meminta apabila keduanya masih mengambang dalam menentukan sikap maka rekonsiliasi dengan pemenangan dijalankan sehingga rakyat tidak terseret dalam drama politik.

“Kepada Pak Anies, Ganjar, Prabowo, kalau dimungkinkan di antara kalian untuk rekonsiliasi saya persilakan, ini pendapat pribadi, sehingga menghentikan drama dalam perbedaan sikap politik yang terlalu jauh menyeret rakyat dalam ketidakpastian,” jelasnya.

Baca Juga: Anies Nggak Takut Soal Upaya Pembunuhan Karakter: Yang Asli Tidak Bisa Dibunuh!

Sebaliknya, jika memang Anies-Ganjar enggan ikut bersama Prabowo, maka menurut Faizal keudanya harus bukan hanya lagi menyatakan sikap melainkan mengambil sikap.

Ia meminta agar Anies-Ganjar lakukan langkahh terukur termasuk soal penggunaan Hak Angket DPR RI terhadap dugaan kecurangan pemilu 2024.

Waktu pengumuman resmi KPU yang sebentar lagi jadi sorotan Faizal sehingga Anies-Ganjar diharapkan segera bertindak.

“Tetapi kalau mengambil sikap politik maka tidak boleh beretorika, Ganjar dan Pak Anies segera satukan seluruh parpol, lakukan langkah terukur, dan pastikan hak angket berjalan sesuai pernyataan mereka di ruang publik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ganjar menuturkan, hak angket menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan. Melalui hak angket, DPR dinilai berhak meminta pertanggungjawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan kecurangan di Pilpres.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Menurutnya, keterlibatan para partai pengusung dari Anies-Muhaimin kubunya cukup untuk mengajukan hak angket penyelidikan atas dugaan kecurangan Pemilu.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," pungkasnya.

Baca Juga: Jika Hak Angket Digunakan, Apakah Hasil Pemilu 2024 Bisa Dibatalkan?

Partai NasDem, PKB, dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyatakan sikap mendukung wacana hak angket yang akan digulirkan di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Sikap dukungan ini diputuskan dalam rapat antara ketiga sekretaris jenderal (sekjen) partai, yakni Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar di NasDem Tower malam ini.

"Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, 3 partai yang solid berkoalisi. Semangat kami seperti semangat yang disampaikan Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan (hak) angket," kata Taslim, Kamis, (22/2/24).