DPR Nilai Tak Stabilnya Harga Pangan Akibat Mafia di Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Amin Ak menyoroti ketidakstabilan  harga sejumlah komoditas pangan terutama kenaikan harga selama bulan dari Ramadan. Ia menilai hal ini terjadi karena kendali atas komoditas pangan, riilnya tidak ditangan pemerintah.

Menurut Amin, tata niaga pangan yang buruk dan dikuasai segelintir ‘pemain’ merupakan akar permasalahan yang tidak secara serius diselesaikan pemerintah. Tata niaga komoditas pangan dikendalikan oleh mereka yang kerap disebut sebagai mafia pangan.

Baca Juga: Jokowi Enggak Mau Janji Bantuan Pangan Akan Berlanjut

Komoditas beras misalnya, meskipun pemerintah sudah mengimpor beras secara besar-besaran, faktanya harga beras tetap saja mahal. Demikian juga dengan komoditas lainnya seperti gula, daging, dan bawang putih.

“Karena pasokan komoditas pangan dikuasai mafia, maka saat permintaan tinggi, sesuai hukum ekonomi harga pun dipastikan melambung tinggi,” bebernya dilansir Kamis (28/3).

Menurut Amin, reformasi tata niaga pangan itu bukan masalah mampu atau tidak. Namun mau atau tidak pemerintah lakukan Reformasi.

“Kalau iya, ayo dong fight tertibkan mafia pangan dan tata niaga pangan untuk menjamin terlayaninya kebutuhan perut rakyat,” tegasnya.

Komoditas pangan, lanjut Amin, merupakan komoditas strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga: Sinergi BI dan TPID Kalimantan untuk Kendalikan Inflasi dan Perkuat Pangan

Karena itu penanganannya harus lintas sektoral. Dan kronisnya persoalan pangan menunjukkan betapa lemahnya koordinasi antar kementerian dan kondisi itu terus berulang.