Melihat Pertamina, Mulyanto Dorong Pemerintah Dongkrak Kelembagaan Migas Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mulyanto meminta negara harus memperkuat kelembagaan migas nasional. Hal ini menyusul ketergantungan tanah air terhadap  pihak asing dalam mengelola sektor migas di Indonesia

UU Migas dalam hal revisi-nya harus menjadi strategis dalam rangka mengokohkan kelembagaan hulu migas agar semakin kuat. Ia harus dapat berfungsi sebagai doers sekaligus regulator, yang mampu dan mudah berkoordinasi dengan pihak pemda dan kementerian untuk memperlancar infrastruktur investasi, terutama terkait dengan aspek perizinan lingkungan dan lahan.

Baca Juga: Kilang Pertamina Internasional Peroleh Peringkat Credit Rating BBB

“Kita harus makin percaya diri dengan kekuatan migas nasional kita. Terbukti, BUMN Migas nasional yakni Pertamina makin memperlihatkan geliat yang menarik,” ujar Mulyanto dilansir Jumat (29/3).

Adapun Pertamina dengan mulus masuk menggantikan investasi Shell di Blok Abadi Masela, bahkan mulai merambah ke ladang-ladang minyak di luar negeri, seperti di Aljazair dan Irak.

“Bandingkan dengan pembangunan Kilang Tuban, yang terkatung-katung, karena kita tergantung pada pihak Rosneft, Rusia,” terang Mulyanto.

Pertamina, lanjut Mulyanto, sebagaimana disampaikan pada Raker Komisi VII DPR RI dengan SKK Migas dan Pertamina, Rabu 27 Maret 2024, kini mendominasi Kontribusi lifting migas secara nasional, yakni sebesar 68 prosen untuk minyak, dan sebesar 33 persen untuk gas.

Baca Juga: Semua Jajaran Pertamina Siap Amankan Energi saat Libur Idulfitri

“Ini kinerja bagus di tengah harga minyak dunia yang cenderung naik karena dampak negatif dari perang Rusia-Ukraina yang belum hilang. Harga minyak WTI misalnya, mulai merangkak, melewati angka USD 81 per barel. Begitu juga harga minyak Brent yang terus naik melampaui USD 86 per barel,” imbuh Mulyanto.