UKT Mahasiswa sampai Mahalnya Operasional Pendidikan Jadi Sorotan DPR: Bukan Pekerjaan Mudah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mardani Ali Sera buka suara terkait dengan sejumlah masalah terkait dengan biaya operasional sektor pendidikan yang akhir-akhir ini bermunculan di Indonesia.

Dirinya mengatakan, hal ini merupakan sinyal untuk pemerintah agar ikut campur dengan melakukan investasi dalam sektor pendididikan melalui campur tangan regulasi.

Baca Juga: Dorong Pendidikan Microelektronik, Airlangga: Kita Harus Ambil Pasar Semikonduktor

“Negara yang hadir dengan ‘leadership’ yang kuat lalu mampu membuat pertimbangan strategis, maka yang terjadi (akses) pendidikan (bisa) terjangkau, asetnya pun nantinya juga bagus," ungkapnya dilansir Senin (13/5).

Ia mengatakan, dengan langkah tersebut, diharapkan generasi bangsa bisa mendapatkan layanan pendidikan dengan kualitas terbaik tanpa memandang asal status sosial dan ekonomi.

"Saat yang sama, kualitas dan kuantitasnya bisa tercukupi. (Supaya terwujud) ini memerlukan sebuah orkestra yang luar biasa rumit ya, karena tidak mudah menghadirkan pendidikan berkualitas ketika ekosistemnya belum dibangun,” jelasnya.

Adapun sektor pendidikan di Indonesia dihadapkan berbagai sejumlah permasalahan mulai dari isu kesejahteraan profesi pendidik, komersialisasi, penerapan Kurikulum Merdeka, kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, dan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang naik signifikan.

Di sisi lain, jika merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, negara harus turut berperan aktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, negara melalui pemimpin bangsa memiliki seperangkat kewajiban untuk mengelola sektor pendidikan di Indonesia secara adil.

Baca Juga: Bersepeda Santai, Jokowi Membaur dengan Masyarakat di Bundaran HI

“Ini bukan pekerjaan yang mudah. Maka perlu, kita memiliki menteri pendidikan yang menjadi manusia merdeka dan berani mendobrak. Pada saat yang sama, mampu mengorkestrasi agar semua (pemangku kepentingan) mampu terlibat dan dilibatkan,” tutur Mardani.