DTKS Tak Kunjung Selesai Dinilai Jadi Penyebab Belum Tepatnya Sasaran Bansos

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Iskan Qolba Lubis menyoroti adanya fenomena terkendalanya pemberian atau pencairan bantuan sosial (bansos) untuk  Program Keluarga Harapan (PKH).

Dirinya mengatakan hal ini perlu segera disoroti oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Pasalnya ada kemungkinan hal tersebut terjadi karena data yang tidak valid di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca Juga: Kaji Dampak Sosiologis, Bapemperda DPRD Balikpapan Lakukan Pendalaman Raperda KTR

“Sudah bertahun-tahun permasalahan DTKS ini tidak kunjung selesai, sehingga banyak penyaluran bansos tidak tepat sasaran,” pungkasnya dalam rapat kerja dengan Kementerian Sosial, Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Ia menilai bahwa pembaruan data selama dua tahun (sesuai UU), atau bahkan enam bulan sekali dinilai masih sangat lambat karena data kependudukan berubah cepat, baik ada yang meninggal, berpindah domisili, bayi lahir, dan sebagainya.

Iskan mengusulkan adanya pembaruan data tiap satu bulan sekali untuk menjaga validasi hingga memastikan tepat sasarannya bansos untuk masyarakat dari Indonesia.

“Datanya amburadul, jika begini terus gimana penyaluran bantuan itu bisa tepat sasaran?” Imbuhnya.

Baca Juga: Bukan Karena Bansos, Zulhas Sebut Prabowo Menang karena Program Makan Siang Gratis

Ia mengakui DTKS merupakan masalah pelik dan dilematis sehingga upaya yang dilakukan menjadi sangat problematik dan masih mengalami masalah yang sama seperti variabel miskin, sangat miskin, atau rentan miskin yang harus benar-benar valid.