Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Didukung Mayoritas Anggota dan Pemerintah, Sultan, Ratu dan Yorrys Mantap Satukan Visi Maju Pimpin DPD RI

Didukung Mayoritas Anggota dan Pemerintah, Sultan, Ratu dan Yorrys Mantap Satukan Visi Maju Pimpin DPD RI Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin terkonfirmasi telah membentuk paket pencalonan sebagai pimpinan DPD RI periode 2024-2029 bersama Yorrys Raweyai dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Dijumpai saat melakukan makan siang bersama di kediaman politisi senior Yorrys Raweyai di Bilangan Mampang Jakarta Selatan, Sultan mengkonfirmasi pencalonan dirinya bersama kedua senator senior tersebut.

"Alhamdulillah hari ini kami bertiga sudah bermusyawarah dan telah bersepakat untuk menyatukan visi politik memperkuat kewenangan dan martabat lembaga DPD. Tentunya atas permintaan dan dukungan mayoritas dari para anggota DPD RI dari hampir semua daerah," ujar Sultan kepada awak media.

Mantan wakil gubernur itu mengungkapkan DPD RI sebagai lembaga tinggi negara harus memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pembangunan daerah dan Indonesia dengan membangun kolaborasi dengan semua stakeholders terutama pemerintah sebagai Eksekutif. 

"Kami berkomitmen akan menavigasi lembaga ini secara lebih bermartabat dalam posisi yang ideal di antara lembaga negara lainnya. Keberadaan DPD harus memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pembangunan daerah dan Indonesia," terang Sultan.

Baca Juga: Tanggapi Peluang Maju di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil: Kita Lihat Saja...

Kami berpendapat, kata Sultan, lembaga dengan legitimasi daulat rakyat yang besar ini perlu mendapatkan kewenangan yang ideal dalam fungsinya sebagai lembaga legislatif. Terutama dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan otonomi daerah yang semakin besar.

Sultan mengatakan gagasan memperkuat kewenangan lembaga DPD yang diusungnya adalah tidak dengan mengamandemen konstitusi untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Karena semangat politik yang serampangan itu akan berkonsekuensi pada pembubaran lembaga DPD dan lembaga negara lainnya yang dibentuk pasca amandemen UUD 1945.

"Sangat jelas bahwa motivasi politik kami adalah agar kewenangan lembaga ini menjadi kuat, dan itu akan menjadi prioritas kami saat diamanahkan menjadi pimpinan DPD RI. Harus kita akui peran dan kewenangan lembaga legislatif ini masih terbilang sangat terbatas dan masih kurang dirasakan dampaknya oleh masyarakat di daerah," tegas mantan aktivis KNPI dan Hipmi itu.

"Kami ingin dengan kolaborasi kerja sama dan sinergi dengan lembaga lembaga lain khususnya pemerintah maka kami yakin bahwa 2024-2029 adalah periode terbaik lembaga ini," lanjutnya.

Ketika ditanya soal ketidak hadiran salah satu calon pimpinan, Sultan menjelaskan bahwa pihaknya sudah memiliki banyak calon wakil ketua dari wilayah Timur Satu (Kalimantan dan Sulawesi). Semuanya sedang berproses, dan figur-figur terbaik di wilayah Timur Satu untuk berembuk dan kemudian mengusulkan satu nama yang ideal kepada kami.

Baca Juga: Ini Alasan Duet Anies-Ahok Sulit Terwujud di Pilkada Jakarta

"Kami ingin komposisi paket calon pimpinan yang kami bentuk bisa memperkuat visi transformasi lembaga. Semua anggota DPD baik yang incumben maupun yang baru terpilih adalah putera puteri terbaik daerah yang patut kita ajak untuk berjuang bersama di lembaga DPD," tutupnya.

Saat ini Sultan merupakan wakil ketua DPD RI dari daerah pemilihan Bengkulu dan telah terpilih sebanyak tiga kali, pernah menjabat kepala daerah. Menurut sultan komposisi paket pencalonan pimpinan DPD RI yang dibentuknya sudah cukup ideal dan inklusif. 

"Bang Yorrys merupakan tokoh politik senior yang sangat dihormati oleh senator-senator dari wilayah Timur. Sedangkan Ibu Ratu Hemas menjadi representasi figur perempuan dan merupakan Ratu dari Raja Jogja Hamengkubuwono X. Bu Ratu Hemas juga senator senior 4 periode," tutupnya. 

Diketahui, sesuai tata tertib pemilihan pimpinan yang sedang digodok panja, DPD akan memberlakukan sistem calon paket. Di mana akan terdapat 4 orang untuk setiap paket calon pimpinan, mewakili masing-masing sub wilayah.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: