Dibongkar Wapres, Enam Strategi Pemerintahan Jokowi Optimalkan Papua

Warta Ekonomi, Sorong -

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di daerah otonom baru (DOB) Papua selama sisa empat bulan masa pemerintahan ini.

"Sesuai dengan tugas saya dan juga program pemerintah, yang kita benahi sekarang itu tentu sistemnya, kemudian landasan-landasannya, milestone-nya,” ungkapnya di Pemukiman Nelayan Malawei di Kota Sorong, Papua Barat Daya, dilansir pada Jumat (07/06/2024).

Baca Juga: Ultimatum Partai Buruh, Desak Jokowi Segera Cabut Tapera

Wapres menguraikan ada beberapa langkah strategis yang diambil untuk mencapai tujuan ini, berikut adalah langkah-langkah tersebut:

• Pembenahan Sistem dan Landasan Hukum Otsus Papua: Wapres menekankan pentingnya pembenahan sistem dan landasan hukum terkait otonomi khusus (otsus) Papua. Dengan undang-undang yang baru, pengelolaan dan penyaluran dana otsus diubah, sebagian dana langsung dialokasikan ke program-program di kabupaten/kota, tidak lagi terpusat di provinsi.

• Pemekaran Wilayah Menjadi Empat Provinsi: Pemekaran wilayah Papua menjadi empat provinsi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik secara lebih langsung dan efektif. Wapres berharap pemekaran ini dapat memperpendek jarak pelayanan kepada masyarakat.

• Kesiapan Infrastruktur Pendukung Pemerintahan DOB: Infrastruktur seperti kantor-kantor gubernur sudah disiapkan dan dianggarkan. Wapres menekankan pentingnya kesiapan lahan dan penyelesaian sertifikat untuk menghindari masalah di kemudian hari.

• Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN): Distribusi ASN diatur agar beban kerja yang sebelumnya ditanggung oleh provinsi induk bisa ditransfer ke provinsi baru. Ini termasuk penyesuaian dan redistribusi pegawai sesuai kebutuhan tiap provinsi.

• Pengawasan dan Transparansi Anggaran: Pemerintah meningkatkan pengawasan dan transparansi anggaran melalui pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP). Kelembagaan BPP ini melibatkan keterwakilan dari setiap provinsi untuk memastikan setiap anggaran memiliki hasil yang terukur.

• Fokus pada Infrastruktur dan Program Pendukung: Wapres menyatakan fokus akhir pemerintah adalah pada penyiapan infrastruktur dan program yang mendukung pencapaian tiga tujuan besar: Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.

Dengan enam langkah strategis ini, pemerintah pusat berharap dapat mengakselerasi pembangunan di Papua dalam waktu yang tersisa sekaligus menyiapkan fondasi yang kokoh bagi pemerintahan mendatang.

Baca Juga: Siap Lanjutan Pembangunan Hunian Nelayan Papua, Wapres: Nanti Dibangun Tipe 45

Adapun kunjungan wapres didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Jhony Way, Pj. Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Direktur Strategi dan Sistem Perencanaan Kementerian PUPR Edward Abdurrahman, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.