Ikut Soroti Pengalihan Dana Muhammadiyah, DPR Minta Erick Thohir Lakukan Ini ke BSI

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Amin Ak meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi manajemen Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait pengalihan dana simpanan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. 

Amin menilai, pengalihan dana Muhammadiyah tak terlepas dari kualitas layanan bank BUMN. Sehingga, Ormas Islam terbesar kedua itu memutuskan menarik seluruh dana milik Muhammadiyah dan organisasi di bawahnya dari BSI, buntut keluhannya tidak direspon dengan baik oleh BSI.

“Sebetulnya, bukan hanya Muhammadiyah yang mengeluhkan layanan BSI, selama ini banyak konsumen perorangan juga mengungkapkan ketidakpuasan kepada kami atas lambannya layanan BSI,” kata Amin dalam keterangannya dikutip Sabtu (8/6/2024).

Baca Juga: Singgung Persaingan Sehat, Anwar Abbas Soal Pengalihan Dana Simpanan Muhammadiyah dari BSI

Evaluasi kinerja manajemen Bank BSI, menurut Amin, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank BSI. Sebagai bank yang melayani umat, BSI harus dapat memberikan layanan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga andal dan efisien.

Gangguan layanan yang terjadi menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen operasional dan infrastruktur IT yang harus segera ditangani. Amin mengaku prihatin, lantaran tahun sebelumnya sistem layanan BSI diketahui lumpuh akibat serangan virus ransomware oleh lockbit.

"Semestinya manajemen Bank BSI serius berbenah dan memperkuat kualitas layanannya. Sayangnya itu masih jauh panggang dari api,” tegasnya. 

Perusahaan dengan bisnis jasa keuangan seperti perbankan, kata Amin, semestinya menjadikan kepercayaan nasabah sebagai aset terpenting. Ketika layanan bank kerap terganggu, kepercayaan nasabah akan tergerus.

Baca Juga: Muhammadiyah Alihkan Dana Simpanan ke Bank Syariah Lain, Begini Respons BSI

Dia menilai, aksi Muhammadiyah mengalihkan dana simpanannya ke bank lain, bukan hanya menjadi kerugian finansial bagi BSI tetapi juga indikasi hilangnya kepercayaan dari salah satu komunitas terbesar di Indonesia.

Dampak lanjutannya, BSI bukan hanya mengalami kehilangan dana yang signifikan karena dana sebesar itu pastinya akan mempengaruhi likuiditas dan kinerja keuangan BSI. Bahkan, dia menilai reputasi BSI di mata masyarakat bisa menjadi buruk.

Anehnya, lanjut Amin, sejauh ini respon BSI atas sikap Muhammadiyah masih jauh dari memuaskan. Amin khawatir peristiwa ini bakal menjadi kampanye yang jelek untuk membangun sistem perbankan modern yang digitalisasinya bagus, tapi masyarakat tidak mendapatkan pelayanan memadai.

Baca Juga: BSI Siaga Musim Haji, Penukaran Uang Riyal Tembus Rp16,7 Miliar

Menurutnya, direksi mesti bertanggung jawab atas buruknya layanan dan respon terhadap masalah tersebut. Jika terbukti bahwa gangguan disebabkan oleh kelalaian atau kegagalan manajemen, Amin menilai pemberhentian manajemen yang paling bertanggung jawab terhadap masalah tersebut merupakan langkah yang wajar.

“Jangan sampai ini dijadikan trigger bahwa perbankan kita tidak sehat. Apalagi BSI ini adalah simbol keuangan syariah kita yang menjadi national flag BUMN perbankan syariah,” katanya.

“Sikap diam, justru akan menimbulkan pertanyaan terhadap integritas mereka. Penting untuk dievaluasi secara menyeluruh kinerja direksi BSI. Dan itu merupakan langkah yang wajar dan diperlukan untuk memastikan bahwa bank ini dapat kembali memberikan layanan yang berkualitas dan memenuhi ekspektasi nasabah,” pungkasnya.