Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Usul DPR Dibubarkan, Advokat Alvin Lim Singgung Dugaan 1000 Anggota Terlibat Judi Online

Usul DPR Dibubarkan, Advokat Alvin Lim Singgung Dugaan 1000 Anggota Terlibat Judi Online Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam podcast terbarunya di YouTube, advokat Alvin Lim mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dibubarkan. 

Alvin menyoroti beberapa aspek yang menurutnya menunjukkan kinerja DPR yang tidak optimal dan lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat luas.

Alvin pertama-tama mengkritik revisi Undang-Undang Kepolisian yang menurutnya memberikan kewenangan berlebihan kepada kepolisian, seperti kemampuan untuk mencabut akses internet warga. 

"Revisi UU Kepolisian akan memberikan kepolisian wewenang untuk mencabut akses internet warga. Ini akan merugikan masyarakat karena akan disalahgunakan oleh oknum Polri," ujar Alvin.

Selain itu, Alvin juga menyoroti Undang-Undang Komisi Penyiaran Indonesia (UU KPI) yang akan mengharuskan semua konten kreator untuk meminta izin sebelum menayangkan konten mereka. 

"Ini secara langsung akan merusak kebebasan berpendapat dan memperlambat aspirasi masyarakat. Juga pastinya dapat disalahgunakan untuk menyensor konten tertentu yang dipandang merugikan pihak tertentu," tambahnya.

Selain masalah kinerja, Alvin juga mengkritik perilaku anggota DPR RI yang menurutnya menunjukkan kerusakan mental. 

Baca Juga: PDN Diretas hingga Situs Pemerintah Disusupi Judi Online, Cak Imin: Sudah Waktunya Revolusi Siber

"Banyak yang tidur dalam rapat, nonton film porno, dan bermain judi online. Diketahui di media santer berita 1000-an anggota DPR dan DPD RI terlibat judi online. Bukannya memberikan contoh teladan, malah DPR RI melakukan perbuatan pidana dan merasa kebal hukum," tegas Alvin.

Alvin menyimpulkan bahwa pembubaran DPR mungkin merupakan solusi yang lebih baik. 

"Wakil Rakyat tidaklah memberikan contoh teladan pada masyarakat. Baiknya dibubarkan saja DPR, apalagi RI tidak kekurangan undang-undang baru tapi kekurangan pejabat pemerintahan teladan," ujarnya.

Podcast lengkap ini dapat ditonton di YouTube channel Quotient TV 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: