Sentil Penanganan Judi Online dan Keamanan Siber, Puan: Buktikan ke Masyarakat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyentil komitmen penegakan hukum siber yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal ini menyusul sejumlah masalah seperti peretasan hingga judi online yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia.

Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan dirinya mendorong pihak kepolisian untuk semakin melek digital. Ia menegaskan modus kejahatan semakin beragam termasuk dalam ranah siber mulai dari peretasan hingga jual beli data sensitif dalam dark web. 

Baca Juga: PKS: Wakil Rakyat Sudah Mewakili Rakyatnya dalam Bermain Judi Online

“Kita ketahui sekarang banyak sekali berbagai modus kejahatan siber yang mengincar kelemahan masyarakat. Belakangan keamanan data masyarakat juga kembali menjadi persoalan.” ungkapnya dilansir Selasa (02/07/2024).

Kasus judi online misalnya, ia dinilai menjadi lingkaran setan karena apabila masyarakat sudah kecanduan bermain, biasanya ada dampak-dampak turunan lainnya. Puan mengatakan, kepolisian harus memastikan pemberantasan judi online juga termasuk dengan mengatasi dampak-dampak turunan lainnya yang dihadapi masyarakat.

Tidak sedikit masyarakat yang gali lobang tutup lobang saat kecanduan judi online sehingga menyebabkan menimbun utang, termasuk di pinjaman online (pinjol). Tentunya hal tersebut mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang kecanduan judi online hingga berpengaruh juga ke keluarganya. Ada juga yang kemudian menjadi kasus kriminal.

“Saya juga banyak mendengar orang tua yang harus menanggung atau membayar utang anaknya karena kecanduan judi online. Masalah-masalah sosial akibat judi online seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama, apalagi judi online sudah menyusup masuk di semua kalangan,” tegas Puan.

Di sisi lain, dirinya juga mengungkit keamanan siber yang menjadi perhatian masyarakat. Ia mendukung kepolisian untuk membentuk direktorat khusus untuk penanganan kejahatan siber seiring dengan pesatnya perkembangan kejahatan keuangan berbasis digital yang sangat merugikan masyarakat Indonesia.

Tak lupa, dirinya juga mendorong pengoptimalan pengawasan internal untuk mengurangi kasus-kasus penyalahgunaan wewenang. Puan juga kembali mengingatkan agar Polri tidak tebang pilih saat menangani kasus hukum.

Baca Juga: Sebut Bukan Urusan, Menkominfo Budi Arie Dinilai Tak Serius Hadapi Judi Online

“Buktikan kepada masyarakat bahwa Polri siap dan siaga memberi keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status maupun privilege lainnya. Keadilan harus tercipta tanpa kasus harus viral terlebih dulu,” tukasnya.