Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8/2023). Menurut data dari Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, proses konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 sudah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatannya masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule), dimana akan selesai pada 2024. | Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Pengamat politik Refly Harun menilai 10 tahun lagi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dibangun di Kalimantan Timur belum tentu siap untuk menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta.
Karena sebuah kota, menurut Refly Harun, seharusnya tidak hanya dibangun melalui infrastruktur, namun juga kultur, sehingga perlu waktu lama untuk mempersiapkan peradaban yang maju di IKN.
Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Masuk Visi-Misi Karena Takut Prabowo
"Padahal kalau kita lihat IKN 10 tahun lagi saja belum tentu siap untuk menjadi ibu kota kalau seandainya kita ingin tidak hanya membangun infrastrukturnya tapi juga kulturnya, termasuk kultur politiknya, kultur birokrasinya begitu kalau kita mau membangun peradaban," ungkapnya.
"Kalau sekedar bangun-bangun saja tapi mentalnya masih mental buang sampah sembarangan, mental rusak lingkungan dan lain sebagainya ya berat," imbuhnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Jumat (12/7).
Sementara baru-baru ini, Presiden Jokowi menegaskan akan pindah ke IKN dan mulai berkantor jika infrastruktur sudah siap, termasuk listrik dan air, karena dirinya tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap.
Jokowi menyampaikannya ketika ditanya rencananya untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024.
"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi kepada wartawan usai melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Jakarta, Senin (8/7/2024), dikutip dari Kompas.
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan air bersih dan listrik belum siap di IKN berdasarkan laporan yang disampaikan kepadanya. "Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap)," katanya.
Kemudian mengenai penerbitan keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota, Jokowi mengatakan hal tersebut tergantung dengan situasi yang terjadi di lapangan.
"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat. Progres lapangannya dilihat," ungkapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait:
Advertisement
