Fortasbi Latih Petani Sawit Swadaya untuk Tingkatkan Kapasitas Sawit Berkelanjutan

Kepala Sekretariat Yayasan Forum Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Rukaiyah Rafik, mengatakan bahwa pihaknya dalam setahun terakhir melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas petani sawit swadaya.

Hal itu bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan komitmen ekosistem sawit yang berkelanjutan. Adapun upaya tersebut mencakup pelatihan dan pendampingan yang berhasil menjangkau 3.284 petani sawit swadaya di berbagai provinsi di Indonesia.

Rukaiyah menjelaskan bahwa salah satu komitmen utama dari FORTASBI adalah percepatan implementasi standar sawit berkelanjutan melalui sertifikasi RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil dan ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil, serta percepatan E-STDB (Sistem Informasi Geografis untuk Daftar Tanah dan Bangunan).

“Komitmen ini ditunjukkan melalui dukungan penyediaan pelatihan untuk petani sawit swadaya,” ujarnya dalam keterangan resmi FORTASBI, Rabu (17/7/2024).

Adapun pelatihan yang digelar oleh FORTASBI mencakup beberapa wilayah. Misalnya FORTASBI bekerja sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Lestari di Medan yang berhasil melatih 1.583 petani.

Baca Juga: Kerja Sama Dagang, China Minta Indonesia Segera Buka Kantor Promosi Sawit di Negaranya

Kemudian di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, FORTASBI bekerja sama dengan Kopearsi Jasa Mutiara Kongbeng dan Asosiasi Sawit Rakyat Mandiri yang berhasil melatih 901 petani.

Sedangkan di Kalimantan Barat (Kalbar), tepatnya di Sekadau dan Landak, FORTASBI bersama APKS-KK berhasil melatih sebanyak 600 petani swadaya. FORTASBI bersama Yayasan Setara Jambi pun berhasil melatih 200 petani swadaya di Kabupaten Tebo, Jambi.

Teknis pelatihan yang diberikan pun tidak hanya terbatas pada sertifikasi dan standar sawit berkelanjutan saja, melainkan juga mencakup budidaya kelapa sawit yang baik, pengelolaan kelembagaan, serta pertanian regeneratif.

Kegiatan ini dilaksanakan atas kolaborasi antara anggota FORTASBI, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat (NGO) dan pemerintah kabupaten setempat.