Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sekum APNI Harapkan Implementasi SIMBARA Tidak Diserang Hacker

Sekum APNI Harapkan Implementasi SIMBARA Tidak Diserang Hacker Kredit Foto: Kementerian ESDM
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey merespon positif masuknya komoditi nikel pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA). Namun demikian dirinya berharap SIMBARA dapat dibekali cyber security handal sehingga tidak rentan oleh hacker.

”Mudah-mudahan, bantu doa tidak ada kendala semoga tidak ada hacker-hacker Microsoft, sehingga shut down karena ini kan digital. Digital itu kelemahannya adalah dia shut down, kalau dia shut down jangan sampai terjadi kayak kemaren MOMS (Minerba Online Monitoring System) shutdown perusahaan kena demurrage, nanggung kerugian,” ungkap Meidy setelah peluncuran Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui SIMBARA di Kementerian Keuangan RI, Senin 22/07/2024.

Apabila terimplentasi dengan baik SIMBARA ini menurut Meidy akan sangat membantu Indonesia dalam meningkatkan kontrol eksploitasi nikel sehingga dapat memperkecil kerugian negara dari aktivitas penambangan nikel ilegal.

”Kita berharap mudah-mudahan setelah ini bener-bener ada controlling, monitoring, semua proses upstream to downstream, lifecycle dari penambangan sampai output, sehingga tidak ada kerugian negara,” lanjut Meidy.

Meidy melanjutkan, sebelum adanya SIMBARA fakta di lapangan menunjukkan bahwa eksploitasi nikel kerap tidak balance antara suply dan demand. 

Baca Juga: Tak Hanya Batu Bara, Timah dan Nikel Kini juga Masuk di SIMBARA

”Kita juga harapkan tidak terjadi oversuplai, mudah-mudahanan, tapi kita lihat implementasinya, yang pasti kalau dari anggota APNI sangat responsif,”

Sementara itu Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimis implementasi SIMBARA mampu meningkatkan penerimaan negara disektor mineral hingga Rp 6,5 triliun. 

"Saya tegaskan kepada mereka bahwa manfaat potensi peningkatan penerimaan negara mencapai Rp6,5 triliun adalah salah satu alasan mempercepat proses integrasi ini selain meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha dan efektivitas pengawasan bersama," ujar Luhut.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Amry Nur Hidayat

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: