Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tanggapi Demo Supir Jaklingko, PSI Minta Semua Pihak Dahulukan Kepentingan Bersama

Tanggapi Demo Supir Jaklingko, PSI Minta Semua Pihak Dahulukan Kepentingan Bersama Kredit Foto: PSI
Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta buka suara terkait dengan aksi demonstrasi dan mogok kerja yang dilakukan oleh ratusan pengemudi angkot Jaklingko. Pihaknya ingin semua pihak mendahulukan kepentingan bersama dan masyarakat.

"Kami menghimbau agar semua pihak mendahulukan kepentingan bersama dan masyarakat. Demonstrasi ini menunjukkan adanya masalah serius yang perlu segera diselesaikan melalui dialog konstruktif," ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta August Hamonangan, Kamis (01/08/2024).

Baca Juga: Anies Pamer Gak Pernah Didemo Supir Jaklingko: Alhamdulillah, Tak Pernah Ada Keluhan

PSI menegaskan pihaknya siap menjadi tempat untuk semua pihak mencari jalan keluar terbaik melalui musyawarah. Hal ini guna memberikan keadilan untuk semua pihak.

Fraksi PSI mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Transjakarta, pengurus koperasi, dan para pengemudi untuk segera mengadakan pertemuan guna membahas dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. 

"Kami berharap dengan adanya dialog terbuka, semua pihak dapat menemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak dan mengakhiri ketidakpastian ini," tutur August.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa dilakukan oleh delapan koperasi mitra operator Program Jaklingko Pemerintah Provinsi Jakarta dan Transjakarta. Koperasi-koperasi tersebut antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.

Baca Juga: Adian PDIP Bahas Isi Komunikasi Anies-Ahok Jelang Pilkada DKI Jakarta

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan beberapa tuntutan, termasuk transparansi dalam pembagian kuota penyerapan angkutan reguler yang bergabung dengan program Jaklingko yang dianggap tidak adil. Mereka juga meminta penghentian politisasi program Jaklingko yang diduga dilakukan oleh Direksi Transjakarta dengan oknum DPRD DKI yang sekaligus menjadi ketua salah satu operator mitra Jaklingko.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: