Jokowi Punya Agenda Ambil Alih 5 Partai Besar pada Agustus, Apa Saja?

Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menunjukkan agenda Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih 5 partai politik besar pada Agustus 2024.

Said Didu menyebut pada 20 Agustus 2024, Jokowi akan mengambil alih Partai Golkar, dan diketahui Airlangga Hartarto baru saja mundur secara mendadak dari posisi ketua umum (Ketum). 

Baca Juga: PKS Berlabuh ke Tempat Lain Karena PDIP Tak Mau Usung Anies

Kemudian pada 24 Agustus, Jokowi akan mengambil alih Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional (PAN), lalu pada 27 Agustus Partai NasDem, dan di akhir bulan adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Agenda Jokowi ambil alih Partai: 1) 20/8: Partai Golkar, 2) 24/8: PKB dan PAN, 3) 27/8: Nasdem, 4) akhir Agustus: PDIP," ungkapnya, dikutip dari akun X pribadinya, Kamis (15/8).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto kembali menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengambil alih posisi ketua umum (Ketum) PDIP yang kini ditempati Megawati Soekarnoputri.

Hasto mengatakannya ketika ditanya media mengenai maksud pernyataan Megawati di hadapan para calon kepala daerah (cakada) yang menyebut ada upaya pengambilalihan PDIP.

"Itu pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri di dalam kabinet bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan, itu pernah saya sampaikan ke publik," ujar Hasto di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/8), dikutip dari CNN Indonesia.

"Kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Golkar yang mula-mula juga ada rumor seperti itu, ternyata itu kan terjadi. Maka, apa yang disampaikan ibu Megawati Soekarnoputri adalah benar," sambungnya.

Ia menegaskan Megawati bukan hanya sekadar Ketua Umum PDIP, namun juga putri dari Sukarno, proklamator sekaligus Presiden RI-1, selain itu juga bagian dari sejarah kepemimpinan Indonesia.

"Ibu Mega sudah menjadi bagian dari suatu ide, gagasan, cita-cita bagaimana negara hukum dibangun, bagaimana negara karakter pemimpinnya tidak boleh otoriter," kata Hasto.