Tak Cuma Eksternal, Menelisik Tantangan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Indonesia

Pertama yakni data yang akurat. Ketiadaan data yang akurat ini bisa menghambat penyaluran dana yang tepat guna dan tepat sasaran.

Kedua, diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait. Pasalnya, sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan terkait semakin intensif termasuk pada program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Baca Juga: GAPKI dan DMSI Khawatir Masa Depan Minyak Sawit Indonesia

“Ketiga adalah sosialisasi. Kurangnya pengetahuan stakeholder sawit terkait dengan program BPDPKS baik untuk penggunanya dan pemanfaatan bagi industri sawit ini tentu menghambat keberlanjutan sawit di Idnonesia. Selanjutnya adalah regulasi. Masih banyak regulasi yang berkaitan sehingga program BPDPKS berjalan sangat lamban,” ujar Sunari.

Hambatan berikutnya adalah harga tandan buah segar (TBS) yang saat ini cenderung tinggi sehingga membuat petani enggan untuk ikut PSR. Pasalnya, lahan sawit yang dimiliki merupakan satu-satunya sumber pendapatan.

“Butuh waktu 3 – 5 tahun agar sawit itu berbuah dan bisa dipanen,” imbuhnya.

Tantangan lainnya adalah terkait kemitraan dan promosi. Yang mana, menurut Sunari, masing-masing stakeholder sawit berbeda-beda dalam promosi terhadap black campaign sawit karena belum terdapat handbook promosi sawit.

Terakhir, adalah pemeriksaan aparat penegak hukum (APH).

Baca Juga: Meski Produksi CPO Menurun, GAPKI Optimis Industri Sawit Tetap Produktif

“Adanya pemeriksaan APH di berbagai wilayah terkait dana PSR, terkait dugaan penyimpangan, membuat petani khawatir jika ikut program PSR berpotensi untuk diperiksa oleh APH,” tegasnya