Tak Cuma Eksternal, Menelisik Tantangan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Indonesia

Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Anwar Sunari, mengatakan bahwa ada dua kebijakan utama dalam mempercepat pertumbuhan populasi industri hilir kelapa sawit. Yakni kebijakan fiskal tarif bea keluar dan pungutan ekspor (PE) progresif sesuai dengan rantai nilai industri.

Meskipun ada berbagai tantangan serta hambatan akses pasar di beberapa negara tujuan ekspor dengan tarif bea keluar yang tinggi, kebijakan anti-dumping, food safety, dan black campaign yang terkait dengan isu deforestasi dan kerusakan lingkungan, namun Sunari mengaku dengan kebijakan terkait ekspor nyatanya mampu mendorong hilirisasi.

Baca Juga: Strategi Mendongkrak Produksi Kebun Sawit Rakyat: Menuju 50 Juta Ton CPO di 2024

Dirinya menjelaskan bahwa untuk tahun 2023, produk minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang diekspor hanya sebesar 8% saja, sedangkan produk turunannya mencapai 75% dan produk lain-lainnya mencapai 17%.

“Terkait hilirisasi, pertanyaan utamanya adalah bagaimana kita mengembangkan produk turunan CPO yang memang belum optimal. Tapi kalau saya lihat dari tren sekarang yang diekspor adalah tidak CPO saja, tapi lebih dominan ke produk oleokimia dan juga produk-produk hilir,” kata Sunari dalam Seminar Sawit Series 2 yang bertajuk Kontribusi Hulu-Hilir Kelapa Sawit dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional, yang digelar oleh Warta Ekonomi dengan APKASINDO, di Jakarta, Kamis, (29/8/2024).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa hilirisasi dalam negeri dengan insentif perpajakan bagi investasi baru atau perluasan sektor industri oleofood, oleochemical, dan biofuel mampu mendongkrak keberlanjutan industri sawit di Indonesia dan hilirisasinya sendiri.

“Kedua kebijakan ini sangat efektif dalam mendorong hilirisasi industri kelapa sawit. Dan juga dengan adanya mandatori Biodiesel B35 telah menyerap CPO ditahun 2023 sebesar 12,26 Juta KL,” ucapnya.

Baca Juga: Alarm untuk Indonesia, China Mulai Acuhkan Minyak Sawit Gegara Harganya

Kendati demikian, dirinya juga membeberkan beberapa hambatan serta tantangan dalam program BPDPKS dalam mendukung hilirisasi kelapa sawit.

Pertama yakni data yang akurat. Ketiadaan data yang akurat ini bisa menghambat penyaluran dana yang tepat guna dan tepat sasaran.

Kedua, diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait. Pasalnya, sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan terkait semakin intensif termasuk pada program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Baca Juga: GAPKI dan DMSI Khawatir Masa Depan Minyak Sawit Indonesia

“Ketiga adalah sosialisasi. Kurangnya pengetahuan stakeholder sawit terkait dengan program BPDPKS baik untuk penggunanya dan pemanfaatan bagi industri sawit ini tentu menghambat keberlanjutan sawit di Idnonesia. Selanjutnya adalah regulasi. Masih banyak regulasi yang berkaitan sehingga program BPDPKS berjalan sangat lamban,” ujar Sunari.

Hambatan berikutnya adalah harga tandan buah segar (TBS) yang saat ini cenderung tinggi sehingga membuat petani enggan untuk ikut PSR. Pasalnya, lahan sawit yang dimiliki merupakan satu-satunya sumber pendapatan.

“Butuh waktu 3 – 5 tahun agar sawit itu berbuah dan bisa dipanen,” imbuhnya.

Tantangan lainnya adalah terkait kemitraan dan promosi. Yang mana, menurut Sunari, masing-masing stakeholder sawit berbeda-beda dalam promosi terhadap black campaign sawit karena belum terdapat handbook promosi sawit.

Terakhir, adalah pemeriksaan aparat penegak hukum (APH).

Baca Juga: Meski Produksi CPO Menurun, GAPKI Optimis Industri Sawit Tetap Produktif

“Adanya pemeriksaan APH di berbagai wilayah terkait dana PSR, terkait dugaan penyimpangan, membuat petani khawatir jika ikut program PSR berpotensi untuk diperiksa oleh APH,” tegasnya