GAPKI Siaga Usai India Tetapkan Pajak CPO

Industri sawit Indonesia, terutama para perusahaan pengekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah harus bersiap siaga dalam menghadapi kemungkinan penerapan pajak impor minyak kelapa sawit dan turunannya oleh pemerintah India.

Sebagai informasi, India saat ini tercatat sebagai salah satu konsumen utama CPO, khususnya yang berasal dari Indonesia.

Baca Juga: Strategi Mendongkrak Produksi Kebun Sawit Rakyat: Menuju 50 Juta Ton CPO di 2024

Berdasarkan laporan dari Reuters, India saat ini tengah mempertimbangkan kenaikan pajak impor minyak nabati untuk melindungi para petani lokal yang tertekan oleh harga minyak biji-bijian yang nilainya jauh lebih rendah.

Harapan dari diambilnya langkah tersebut yakni dapat mengurangi permintaan dan pembelian minyak kelapa sawit, minyak kedelai, serta minyak bunga matahari dari luar negeri.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengaku jika hingga saat ini asosiasi masih belum menerima laporan perihal dampak pajak impor tersebut dari perusahaan yang berada di bawah naungannya. Sementara itu, persentase kenaikan pajak juga dirasa masih belum sepenuhnya jelas.

"Saya belum mendapatkan informasi dari anggota GAPKI yang merupakan eksportir. Jadi, saya perlu memeriksa lebih lanjut," ungkap Eddy dalam keterangannya di media, Selasa (3/9/2024).

Untuk diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) India telah menjadi pengimpor utama CPO Indonesia sejak tahun 2012 silam.

India pada tahun 2021 lalu juga mengimpor sebanyak 3 juta ton CPO dari Indonesia dengan nilai mencapai US$3,28 miliar. Angka tersebut melonjak naik pada tahun 2022 menjadi 5 juta ton atau setara dengan US$5,32 miliar.

Baca Juga: Kabar Baik, GAPKI Sebut Ekspor CPO Naik Sebeasr 72 Persen

Kemudian, pada tahun 2023, tercatat India mengimpor 5,4 juta ton CPO dari Indonesia, namun harga CPO mengalami penurunan, menyebabkan pendapatan ekspor menjadi US$4,52 miliar.