Pakar Sebut Penerus Sri Mulyani Harus Bisa Ngomong Tidak ke Prabowo

Jika mau mengakomodasi pasar, presiden baru juga bisa mempertimbangkan posisi Menkeu baru tidak punya afiliasi langsung dengan politik praktis, atau kariernya tidak dibangun dari karier politik. Karena bagaimanapun pasar punya sentimen negatif apabila Menkeu datang dari kalangan politik praktis.

“Pun dia mau berbuat yang objektif sekalipun, prasangka ‘enggak’ (mungkin) itu ada saja dari market, ‘oh ini jangan-jangan dipakai untuk kepentingan tertentu. Kira-kira itu yang harus dihindari, karena kalau pasar itu ya based on-nya sentimen (negatif),” ungkapnya. 

Baca Juga: Syarat Mutlak Prabowo Bisa Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%: Kalau Gagal, Lupakan Saja

Meskipun demikian, pihaknya mengaku tidak memiliki nama calon yang bakal cocok untuk menjadi calon Menkeu baru untuk kabinet Prabowo nantinya. Dirinya akan menyerahkan segalanya kepada Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, yang memegang hak prerogatif. Akan tetapi, dirinya mengapresiasi serta mendorong presiden baru untuk menghadirkan lebih banyak kalangan professional apabila mau mengimplementasikan kabinet zaken.

Dengan demikian, upaya tersebut juga bisa menjadi game changer untuk ekonomi Indonesia dalam jangka pendek. Harapannya, situasi perlambatan atau pesimisme perekonomian yang kerap muncul dan bikin publik khawatir bisa segera teratasi.

“Kalau memang namanya zaken kabinet, tapi porsi dominannya dari politisi, ya itu zaken kabinet yang kualitasnya tidak zaken juga. Sehingga kalau mau meyakinkan pasar dan membangun optimisme perekonomian dengan zaken kabinet, maka dominasikan nanti komposisi kabinetnya Itu memang harus dari orang-orang profesional,” jelasnya. 

Dalam acara yang sama, Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Abdul Manap Pulungan menyebut jika ke depan, Menkeu akan paling ditunggu gebrakannya dalam pengelolaan pajak, dan terkait dengan pemisahan Kemenkeu dengan Badan Penerimaan Negara (BPN).

Kendati demikian, nantinya Menkeu yang baru harus menyadari seluk beluk masalah fiskal hari ini yang masih terbuka lebar.

“PR di fiskal ini sangat banyak, kita bolongnya sangat banyak,” ucap Manap.

Oleh sebab itu, dia berharap jika Menkeu baru bisa memahami dan menyelesaikan persoalan fundamental ekonomi Indonesia secara utuh.

Baca Juga: Menteri ESDM Enggan Jawab Isu Reshuffle Kabinet

“Terutama dari sisi kenapa sih yield SBN kita sangat mahal dibandingkan negara lain, kenapa enggak bisa turun gitu… (Padahal) Thailand atau Vietnam, Malaysia, bisa yield SBN-nya tidak jauh dengan suku bunga acuannya, kalau kita margin sangat panjang (besar) yang menyebabkan beban (fiskal),” katanya.