Adaro Harap PPLA Kalsel Bantu Upaya Penanganan Perubahan Iklim

PT Adaro Indonesia berharap hasil kolaborasi dengan pemerintah dalam Pembangunan Persemaian Liang Anggang (PPLA) di Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), dapat membantu upaya penanganan perubahan iklim di Indonesia. 

“Kami sangat berharap semoga PPLA ini dapat berkontribusi pada penanganan lahan kritis di berbagai wilayah di Indonesia, serta turut membantu Indonesia dalam upaya penanganan perubahan iklim global,” kata Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi dalam keteranagnnya, Kamis (19/9).

Persemaian bibit seluas 14 ha dengan kapasitas 10 juta batang pohon ini telah rampung dibangun PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Adaro) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya telah mengunjungi lokasi PPLA pada Selasa (3/9) lalu, dan melakukan penanaman pohon sekaligus mengecek progres pembangunan PLA yang nantinya akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Sebagai perusahaan pemegang Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH), Kami berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan lahan kritis di Indonesia melalui pembangunan persemaian berskala besar. Kami merasa bangga mendapatkan amanah untuk bersama-sama dengan KLHK dan Kementerian PUPR, merampungkan pembangunan persemaian Liang Anggang yang berkapasitas 10 juta batang pohon,” ucap Priyadi. 

Baca Juga: Adaro Berhasil Masuk TIME World’s Best Companies 2024, Ini Kata Boy Thohir

Selain pembiayaan sarana dan prasarana pusat persemaian, Adaro dipastikan Priyadi juga akan melaksanakan fungsi pengawasan dalam operasional persemaian Liang Anggang. 

Untuk diketahui, Indonesia telah menegaskan agenda Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 sebagai aksi mitigasi yang menunjukkan ambisi aksi iklim dalam pelaksanaan target kinerja melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis. 

Salah satu kunci pertama dan memegang peranan penting untuk mencapai hal tersebut, yakni memastikan penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang lebih masif dan terstruktur. 

Untuk itu, pemerintah mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam percepatan pemulihan lingkungan, termasuk upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan atau reforestasi. Hal ini berkaitan sangat erat dengan langkah-langkah Indonesia dalam merespons kondisi global yang berkaitan dengan sustainability, biodiversity, dan sirkuler ekonomi, juga dalam orientasi carbon offset.

Saat ini, alah satu upaya yang dilakukan oleh swasta antara lain melalui Pembangunan Pusat Persemaian Liang Anggang yang telah dilakukan oleh Adaro melalui anak perusahaannya, PT Adaro Indonesia dengan skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU atau Public Private Partnership. Dalam hal ini, persemaian disiapkan oleh Kementerian LHK dan Kementerian PUPR Ditjen Sumber Data Air BWS Kalimantan III memberikan dukungan untuk penyediaan air di area tersebut. 

Baca Juga: Pemerintah dan Adaro Kolaborasi Bangun Persemaian Liang Anggang untuk Pemulihan Lahan Kritis

Areal produksi dengan luas 6.6 hektare dan berkapasitas 10 juta batang per tahun ini akan ditanami pohon dengan jenis bibit kayu-kayuan, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), endemik dan estetik. Bibit-bibit tanaman multifungsi ini nantinya akan didistribusikan ke lahan kritis di seluruh Indonesia.

Kolaborasi ini juga melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan pengelolaan distribusi bibit, dari proses perencanaan, distribusi, hingga monitoring bibit. Bibit dari PLA diharapkan dapat membantu kegiatan RHL di wilayah pengelolaan Badan Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Barito baik yang dilakukan oleh Kementerian LHK melalui BPDAS Barito maupun yang dilakukan pemerintah daerah, salah satunya melalui Gerakan Revolusi Hijau yang dicanangkan Gubernur Kalimantan Selatan. 

Pembangunan PLA juga dilaksanakan sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membangun fasilitas persemaian dengan skala besar pada setiap provinsi, guna mendukung pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk reklamasi areal/lahan bekas tambang.

Dengan bekal pengalaman merehabilitasi serta mengelola lahan bekas tambang, lahan kritis maupun rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), Adaro juga berharap hasil kolaborasi bersama pemerintah dalam pembangunan pusat persemaian ini mampu memberikan manfaat secara ekologi dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.