Kemenko Perekonomian dan IFC Kerja Sama Dorong Penerbitan Obligasi Daerah

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dan International Finance Corporation (IFC), anggota dari World Bank Group, yang diwakili Manager Upstream & Advisory, INR Asia Pacific Department IFC Victoria Delmon, menandatangani Advisory Engagement Letter.

“Hal itu guna memperkuat ekosistem dalam mendorong penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah yang berencana menerbitkan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah,” kata Deputi Ferry. 

Baca Juga: Kominfo: Pemerintah Daerah Berperan Menjaga Ekosistem Media Massa

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, telah secara aktif mendorong Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pembiayaan kreatif guna memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah yang tinggi di tengah keterbatasan anggaran dari Pemerintah Pusat maupun Daerah sendiri. 

Hal itu dilakukan pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN). 

Adapun salah satu instrumen pembiayaan kreatif yang bisa dipilih oleh Pemda sebagaimana diatur dalam UU HKPD dan PP HKFN yaitu obligasi daerah dan sukuk daerah.

“Upaya Pemerintah Pusat mendorong Pemda dalam penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah bukanlah hal yang baru. Saat ini, beberapa daerah telah menyampaikan minat penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, seperti Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Selatan di 2024. Sebelumnya, Provinsi Jawa Barat juga pernah menyampaikan minat yang sama, namun rencana tersebut akan dilanjutkan pada periode pasca Pemilihan Kepala Daerah 2024,” jelas Deputi Ferry.

Kemenko Perekonomian menyadari bahwa dukungan dari IFC, sebagai lembaga pembangunan global terbesar yang berfokus pada sektor swasta di pasar negara berkembang, menjadi sangat strategis dalam merealisasikan peningkatan kapasitas Pemda. Terutama dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah saat ini, serta untuk mendukung penguatan ekosistem pembiayaan infrastruktur daerah.

Baca Juga: Kemenko Perekonomian: BIMP-EAGA Berpotensi Menjadi Nexus Perdagangan di Indo-Pasifik

Melalui Advisory Engagement Letter ini, IFC bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian, berkomitmen memberikan pendampingan ke Pemda untuk meningkatkan kapasitas Pemda dalam persiapan penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, terutama terkait Standar Kinerja IFC dalam hal lingkungan dan sosial pada saat project screening.

Selanjutnya, IFC akan membagikan pembelajaran serta international best practices terkait penerbitan municipal bond di berbagai negara. Kemenko Perekonomian optimistis bahwa tambahan dukungan dari IFC ini akan semakin memperkuat ekosistem penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah.