Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Fokus Jaga PMI dari Eksploitasi di Luar Negeri

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia langsung pasang target tinggi setelah resmi menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih. Salah satu target utamanya adalah meminimalkan risiko eksploitasi terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Target ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding. Arahan tersebut kembali disampaikan oleh Menteri Abdul Kadir Karding dalam sambutannya ketika serah terima jabatan pada Selasa (22/10/2024).

“Memastikan tidak terlalu banyak kejadian-kejadian eksploitasi yang terjadi, atau bahkan tidak ada. Itu target prinsip dasar kita. Hak-hak pekerja harus kita jaga semaksimal mungkin,” kata Menteri Abdul Kadir Karding.

Selain memberi rasa aman kepada para PMI, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran juga menarget penambahan devisa. Meski demikian, Menteri Abdul Kadir Karding belum memberi penjelasan secara terperinci mengenai target peningkatan devisa.

Perlu diketahui, Pekerja Migran Indonesia menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa secara keseluruhan kontribusi Pekerja Migran Indonesia setiap tahun berkisar antara Rp160 triliun hingga Rp170 triliun. 

“Yang kedua beliau (Prabowo) menyampaikan kalau bisa devisanya ditambah. Artinya beliau mengharapkan apa yang sudah berjalan di sini tetap kita lanjutkan bahkan kita tingkatkan dalam hal penambahan devisa ini,” kata Menteri Abdul Kadir Karding menyampaikan pesan Prabowo.

Baca Juga: Berdayakan Pekerja Migran, Bank Mandiri Gelar Pelatihan Kewirausahaan di Johor Bahru

Untuk menghaluskan target ini, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bakal meningkatkan kemampuan para pekerja, sehingga PMI yang dikirim ke luar negeri adalah orang-orang yang benar menguasai bidang pekerjaannya.

“Kenapa PMI kita banyak masalah? Karena tak punya keterampilan, mestinya kita menyesuaikan dengan job order dari negara penempatan paling tidak kita punya Bank SDM, jadi mereka minta ya langsung kirim, jangan nanti diminta baru kita siapkan,” tegasnya.

Selanjutnya Abdul Kadir Karding juga menarget reformasi birokrasi, dia bakal melakukan pembenahan di berbagai lini untuk meningkatkan kualitas kementerian yang ia pimpin, salah satunya adalah memangkas sistem birokrasi yang berbelit yang dinilai hanya mempersulit para PMI yang hendak mengurus administrasi keberangkatan ke luar negeri.

“Nanti pelayanannya kita satuatapkan. Jadi yang ngurus SKCK, Paspor dan sebagainya di satu tempat aja. Jadi para PMI itu jangan dipindah-pindah tempat,” tuntasnya.