Kemenkeu Sampaikan Perkembangan APBN hingga 31 Oktober 2024

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2024.

Dilansir dari siaran pers Kemenkeu, kinerja APBN masih berjalan on-track, defisit APBN sampai dengan 31 Oktober 2024 meningkat seiring kinerja belanja yang semakin baik, namun tetap terkendali. Pendapatan mulai tumbuh positif dan terus dioptimalkan.

Baca Juga: Kemenperin Gelar Inkubator Bisnis Industri Kreatif, Dorong Pengembangan Pelaku IKM Fesyen dan Kriya

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.247,5 triliun, atau 80,2% dari target APBN dan tumbuh positif 0,3% (yoy). Penerimaan Pajak mencapai Rp1.517,5 triliun (76,3% dari target APBN). Kinerja penerimaan bulan Oktober 2024 impresif (naik 19,6% dibanding bulan lalu) terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran PPh Badan yang berasal dari dinamisasi dan penurunan restitusi yang signifikan.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp231,7 triliun (72,2% dari target APBN), tumbuh 4,9% (yoy). Bea Masuk tumbuh 4,2% (yoy) didorong pertumbuhan nilai impor dan penguatan kurs USD, sementara Bea Keluar tumbuh 46,8% (yoy) dampak kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah. Cukai tumbuh positif 2,7% (yoy) didorong peningkatan produksi Gol II dan III.

Realisasi PNBP mencapai Rp477,5 triliun (97,1% target APBN), kontraksi 3,4% (yoy). Kontraksi dipengaruhi tekanan pada Pendapatan SDA dampak moderasi harga komoditas batubara dan penurunan lifting migas. Sementara itu, Pendapatan KND dan BLU mengalami kenaikan dipengaruhi oleh setoran dividen BUMN dan pendapatan dari BLU non kelapa sawit.

Realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.556,7 triliun (76,9% dari pagu APBN), tumbuh 14,1% (yoy). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp1.834,5 triliun (74,3% dari pagu), tumbuh 16,7% (yoy). Belanja K/L terealisasi Rp933,5 triliun (85,6% dari pagu) antara lain dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur, penyaluran berbagai program bansos, sarana prasarana hankam, dukungan pelaksanaan Pemilu, dan pembayaran gaji ASN/TNI/Polri. Belanja Non K/L terealisasi Rp901,0 triliun (65,4% dari pagu) antara lain dipengaruhi realisasi subsidi/kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

Beberapa alokasi anggaran tahun 2024 lainnya tetap dijaga dalam rangka mendukung transformasi kesehatan dan peningkatan produksi pangan, serta untuk mendukung daya saing. Realisasi belanja kesehatan mencapai Rp147,1 triliun (78,4%), ketahanan pangan Rp91,1 triliun (79,7%), pendidikan Rp463,1 triliun (69,6%), dan infrastruktur Rp282,9 triliun (66,8%).

Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp722,2 triliun (84,2% dari pagu), tumbuh 8,0% (yoy). Kinerja penyaluran DAU, DBH, Dana Desa, Dana Keistimewaan, DAK fisik, dan DAK nonfisik lebih baik dari tahun sebelumnya, masing-masing tumbuh 9,1%, 6,0%, 13,9%, 4,3%, 3,1%, dan 8,2% (yoy). Sementara, dana Otonomi Khusus, Insentif Fiskal dan Hibah lebih rendah penyalurannya dibandingkan tahun lalu.

Pembiayaan investasi berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan 31 Oktober 2024 telah dicairkan pembiayaan investasi Pemerintah Rp69,66 triliun, antara lain untuk Lembaga Keuangan Internasional (Rp 1,97 triliun), untuk menyediakan fasilitas KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui FLPP (Rp17,02 triliun), untuk mencerdaskan bangsa melalui LPDP (Rp15 triliun), LMAN (Rp7,5 triliun), dan PMN kepada PT BPUI (Rp3,5 triliun), PT HK (Rp18,6 triliun), dan PT WIKA (Rp6 triliun).